INDRAGIRI HILIR (WR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir menilai dinas yang dipimpin Wiriyadi yakni Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi tonase.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Sumardi.
Sumardi juga menuding seringnya lalu lalang mobil pengangkut bahan material yang diduga milik PLTU yang sedang dibangun saat ini.
Aktivitas tersebut diduga terjadi sekira pukul 01.00 - 02.00 WIB.
"Kita minta kepada Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan sesuai dengan aturan. Jangan sampai kurangnya pengawasan ini ada yang dirugikan," kata Dia.
Dia berharap dengan adanya pengawasan yang ketat bisa menjaga usia jalan di Kota Tembilahan.
"Ini semua upaya kita dalam menjamin usia pakai jalan sesuai dengan rencana pembangunanya, maka pengawasan tonase tiap kendaraan yang lewat harus diperketat," kata Dia.
Menurutnya, tidak ada gunanya membangun struktur jalan yang bagus menggunakan uang rakyat dengan biaya besar jika masih ada pengguna jalan yang tidak memenuhi batasan tonase sesuai kriteria peruntukan jalan.
"Jadi kalau jalan provinsi dengan batas tonase maksimal 8 ton dilewati kendaraan dengan tonase sumbu seberat 20 ton, itu namanya juga korupsi, karena menggerus dan menghancurkan jalan yang telah susah payah dibangun dengan uang rakyat untuk kepentingan lain. Karena itulah kita semua harus disiplin agar jalan bisa bertahan lama," tukasnya.
Terakhir, Dia meminta kepada pihak penyiapan barang PLTU agar mengangkut bawaan sesuai dengan klasifikasi jalan sesuai tingkat ketahanan beban jalan yang ada seperti kapasitas.
Sumber : Harianriau
