DPR Sayangkan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Tarif STNK

DPR Sayangkan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Tarif STNK

JAKARTA (WAHANARIAU) -- Kenaikan biaya pengurusan kendaraan menuai polemik. Apalagi sejumlah pihak terkait belakangan saling melempar tanggung jawab mengenai usulan kenaikan ini pada awalnya. Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, menilai adanyamismanagement alias “salah urus" dalam pembuatan kebijakan pemerintahan, termasuk dalam menaikkan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, yang berlaku hari ini.

"Aneh jika urusan kenaikan biaya pengurusan kendaraan, BPKB dan STNK antara Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI saling lempar tanggung jawab. Di depan publik, tentu ini sangat memalukan," kata Heri melalui pesan tertulis, Jumat 6 Januari 2017.

Atas kenaikan tarif STNK dan BPKB yang mencapai tiga kali lipat itu, Politikus Partai Gerindra tersebut berharap Presiden Joko Widodo memerintahkan pihak Kemenkeu dan pihak Polri tidak membuat pernyataan terkesan lepas tangan atas kebijakan baru ini.

"Perintahkan Kemenkeu dan Polri untuk tidak membuat statement yang membuat gaduh dan bingung masyarakat karena selain memalukan, hal-hal semacam itu juga akan mengganggu wibawa pemerintah," ujar Heri.

Heri juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat ketika menghitung tarif yang ada. Apalagi diberlakukan pula kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada saat ini.

"Sebisa mungkin tarif disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, mungkin dengancluster, contoh untuk sarana angkutan umum," katanya.

Hal tersebut disampaikannya menyusul kebijakan tarif  baru pengurusan BPKB dan STNK yang menuai kritik. Belakangan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai DPR khususnya Komisi III andil di dalamnya. Sementara Presiden Jokowi justru menyesalkan tingginya kenaikan tarif itu. (viva)

Berita Lainnya

Index