Mendikbud Minta Sekolah Tak Bangun Paradigma Curang Saat UN

Mendikbud Minta Sekolah Tak Bangun Paradigma Curang Saat UN
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengingatkan sekolah-sekolah untuk tidak membangun paradigma curang dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) demi untuk mengejar tingkat kelulusan.

"Sekolah jangan membangun paradigma curang, karena banyak pihak yang terlibat dalam proses kecurangan tersebut," kata Mendikbud di Jakarta, Jumat (6/1/2016).

Muhadjir menegaskan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selain untuk efisiensi juga bertujuan memperkecil kecurangan.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan manargetkan 80 persen UN dilaksanakan melalui UNBK, dan hanya 20 persen saja yang masih berbasis kertas, pensil.

"Untuk UN di wilayah pedalaman masih menggunakan kertas pensil, karena keterbatasan infrasruktur," kata dia.

Hingga saat ini, sekolah siap untuk UNBK baru sekitar 12.023 sekolah, sementara jumlah sekolah yang ikut sebanyak 97.645 unit sekolah.

Jumlah sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK akan diumumkan pada 15 Januari.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemendikbud akan mengadakan sekitar 40.000 unit komputer.

"Pengadaan komputer tersebut akan dilakukan pada akhir Januari," ujar Muhadjir.

Selain itu, juga dilakukan sistem berbagi sumber daya. Sekolah yang tidak memiliki komputer, bisa menumpang di sekolah lain.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferdiansyah mengatakan pelaksanaan UNBK harus diselenggarakan di sekolah yang siap.

"Sekolah yang dipilih harus sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik," ujar Ferdiansyah.

Ferdiansyah menjelaskan ada delapan syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan UNBK yakni sarana komputer, mekanisme distribusi soal, pelatihan terhadap siswa, pelatihan terhadap guru mata pelajaran yang diujikan, petugas dinas pendidikan, teknisi peralatan UNBK, server yang ada di sekolah karena memakai jaringan lokal, dan waktu sosialisasi.

"Apabila dari kedelapan syarat tersebut tidak memungkinkan, maka seharusnya benar-benar harus dipilih sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik," ujar Ferdiansyah. (kompas)

Berita Lainnya

Index