JAKARTA (WAHANARIAU) - Tim teknis kereta api lintas Sumatera, bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Pemko Dumai beserta tim aset TNI AU gelar rapat koordinasi guna memastikan pelaksanaan pengerjaan kereta api yang melintas di kawasan Satuan Radar 232 TNI AU Dumai sehingga dapat terus dilakukan.
Dipimpin Kepala Dinas Fasilitas dan Konstruksi Angkatan Udara (Disfaskonau) Ir Ruslan Effendi MSc selaku pemimpin rapat Marsekal Pertama TNI, Kamis (12/1/2017) membahas kelanjutan pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Kota Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara - Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau - Dumai, Provinsi Riau. Bertempat di ruang rapat Dsfaskonau Mabes TNI AU, Jakarta.
Selama rakor berjalan, akhirnya ditetapkan sejumlah item notulen rapat. Sebagaimana diketahui, penetapan jalur kereta api Trans Sumatera ini mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) RI nomor KP.666 tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang melintasi tanah TNI AU di Satrad 232 Dumai seluas kurang lebih 4.000 meter persegi.
Hal ini diungkapkan Ruslan Effendi di tengah pihak yang hadir saat itu, pada prinsipnya forum rapat menyarankan pembangunan jalur kereta api ini dapat disetujui dengan beberapa syarat seperti, dalam pelaksanaan pembangunan dan operasional tidak menimbulkan getaran, kebisingan dan gangguan keamanan serta hal lainnya yang dapat mengganggu.
"Khusunya dari segi operasional Satrad 232, jalan masuk ke Satuan Radar di atas jalan kereta api harus memenuhi syarat untuk pergerakan radar mobile. Sementara bangunan rumah yang terletak di area untuk jalur kereta api agar dapat direlokasi,"tuturnya mengingatkan.
Ia juga menjelaskan, pada rapat konsolidasi pihak balai teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara juga akan membangun jalur kereta api di sepanjang wilayah Satrad 232 dengan design under pass.
"Jadi kita meminta melakukan review design jalur kereta api yang melintasi aset tanah TNI AU dengan melibatkan pihak TNI,"sebutnya menjelaskan.
Menurutnya, selama proses pembangunan pihak balai perkeretaapian diharapkan memberi bantuan yang dibutuhkan oleh TNI AU berupa pembangunan pagar tembok batas tanah dan renovani pos jaga serta persertifikasi tanah TNI AU di Satrad 232 Dumai seluas 258.194 meter persegi atau 266.6 hektar sesuai ketentuan yang berlaku.
"Sebab penggunaan aset tanah TNI AU untuk jalur kereta api dengan menggunakan pola alih sesuai ketentuan yang berlaku. Segera dibuat naskah pernyataan bersama antara TNI AU dengan pihak perkeretaapian Kemenhub,"terangnya lagi.
Dalam arahannya, hasil notulen ini nantinya akan diserahkan kepada pimpinan tinggi TNI AU sebagai bahan pertimbangan apakah pembangunan jalur kereta api ini bisa dilanjutkan atau tidak, sebab nantinya akan melintas di kawasan Satradar yang merupakan salah satu objek vital (obvit) pertahanan negara.
"Notulen rapat ini nantinya akan kita sampaikan kepada badan pertimbangan pempinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut terkait kelanjutan pembangunan kereta api yang melintas di Satrad 232 Dumai," ujarnya.
Lalu, Untuk tahapan konsolidasi publik dalam penetapan lokasi jalur kereta api dapat dilanjutkan oleh Pemprov Riau dan Pemko Dumai setelah permohonan penggunaan aset TNI AU dijadikan jalur kereta api yang mendapat persetujuan pimpinan TNI AU.
Kemudian, segenap pihak terkait yang hadir kala itu sepakat dan menandatangani rapat notulen tersebut diantaranya Kadisfaskonau selaku pimpinan rapat Marsekal Pratama TNI Ir Ruslan Effendi Msc, Dansatrad 232 Dumai Mayor Lek Boy Syahril Anwar, Kasubdisbin BTB selaku notaris Kolonel Sus Tjoni Hendro Susanto, Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, Asisten I Pemprov Riau Ahmad Syah Harrofie dan Direktur Lalulintas dan angkutan kereta api Kemenhub Ir Zulfikri.
Sementara itu, di kesempatan berbeda, Wakil Wali Kota Dumai, Eko Suhardjo usai rakor mengatakan pihaknya sangat mendukung sepenuhnya pembangunan jalur kereta api lintas Sumatra bagian utara yang melintas di Kota Dumai.
"Sesuai tupoksi kita akan membantu proses pembangunan, dimana dari notulen kesepakatan kali ini kita mendapat tugas membantu proses sertifikasi tanah Satrad TNI AU dan kita komit akan membantu guna proses pembangunan jalur kereta api dapat berlangsung secepat mungkin," ujar Eko Suharjo (rls/hms/red)
