PASIRPANGARAIAN - Dengan diterbitkannya Permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sehingga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada APBD 2016 lalu menghentikan pengucuran dana hibah kepada 2.119 guru madrasah diniyah takmaliyahawaliyah (MDTa).
Hal ini tentu saja menjadi tanda tanya bagi ribuan guru MDTa yang di Rohul itu, apakah sama keadaannya di tahun 2017 ini dengan sebelumnya. Padahal bagi mereka, bantuan tersebut membantu perekonomian keluarga mereka.
Menyikapi permasalahan ini, Plt Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Rohul H Zulkifli Syarif MPd, mengharapkan keinginan serupa kepada Pemkab dan DPRD Rohul untuk dikucurkan kembali di 2017 ini, pasalnya bantuan tersebut sudah mereka (guru MDTa) terima sejak 2011 hingga 2015 silam.
Meskipun tidak besar, hanya Rp200 ribu per bulan, namun tetap saja bisa membantu ekonomi guru MDTa.
"Apalagi selama ini guru MDTa tidak meminta SPP (sumbagan pembinaan pendidikan) ke wali murid. Sedangkan dana dari Kementerian Agama tidak ada dianggarkan. Kita berharap dana itu bisa dianggarkan kembali pada tahun 2017 ini," harapnya, Senin (16/1/17) di ruang kerjanya.
Menurutnya, peran guru MDTa sangat besar. Mereka yang mendidik anak Rohul agar tidak buta aksara Alquran. Dari itu, bantuan dari Pemkab Rohul sebagai bentuk penghargaan kepada para guru agama.
Zulkifli mengakui beberapa waktu lalu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah sendiri sudah menggelar hearing dengan pihak DPRD Rohul, dan menanyakan kembali bantuan dana hibah tersebut.
Saat hearing, ungkap Zulkifli, DPRD Rohul juga berharap ke Pemkab Rohul untuk mencarikan solusi agar nomenklatur bantuan dana hibah untuk ribuan guru MDTa bisa dirubah, dan dimasukan ke anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, atau melalui Bagian Kesra Setdakab Rohul, sehingga bisa dianggarkan secara rutin setiap tahun.
"Kita berharap dana hibah bagi guru MDTa ini bisa diberikan rutin, karena sangat membantu sekali untuk para guru MDTa,"tutupnya.(riauterkini)
