*Belajar Buka Perkebunan Sawit di Lahan Gambut

Empat Pemkab di Papua Barat Kunjungi Pungkat

Empat Pemkab di Papua Barat Kunjungi Pungkat
Rombongan empat pemkab di Papua Barat saat meninjau Desa Pungkat.(riauterkini)

TEMBILAHAN (WAHANARIAU) - Untuk melihat dari dekat dampak pembukaan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut, utusan pemerintah, tokoh masyarakat dan adat dari empat kabupaten dari Provinsi Papua Barat mengadakan kunjungan kerja ke Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (18/1/17). 

Kedatangan rombongan dari Kabupaten Sorong, Sorong Barat, Manokwari dan Maybrat, Provinsi Papua Barat ini difasilitasi dan didampingi Conservation International Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau dan LBH Pekanbaru. 

Diantaranya utusan pemerintah dan tokoh masyarakat tersebut yakni Ketua Lembaga Adat Malamoi Silas, Sorong, Dortheus dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Alfon Kambu, Ketua Lembaga Adat Papua Barat, Kepala Balai Penelitian Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan Maluku dan Papua Christian Mambor dan Kabid Planologi Dinas Kehutanan Sorong Selatan Feronika.

"Kedatangan kami kesini dengan membawa pihak pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama ini untuk melihat dampak pembukaan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut," ujar Nita dari Conservation Internasional Indonesia, saat menyampaikan tujuan kedatangan mereka. Mereka turun dan melihat langsung lokasi pembukaan lahan perkebunan sawit oleh PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL). 

Dalam kesempatan ini, rombongan dari Papua Barat mendengarkan testimoni dari Ketua Organisasi Rakyat Pungkat Bersatu (ORPB) Asmar yang didampingi Devi dari LBH Pekanbaru mengenai berbagai dampak dan kerugian yang didapat mereka sejak adanya pembukaan kawasan hutan oleh perusahan perkebunan kelapa sawit PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL). 

"Keberadaan perusahaan sawit di daerah kami ini telah membawa kerusakan bagi lingkungan dan pencemaran sumber air bersih masyarakat saat musim kemarau, kebun kelapa kami juga rusak diserang hama kumbang," terang Asmar. Hal serupa juga disampaikan Hasan Basri, Yusniar, Hamdalis dan beberapa masyarakat lainnya. 

Rombongan dari Papua Barat ini menyatakan, peninjauan langsung dan pengakuan masyarakat Pungkat ini akan dijadikan referensi mereka terkait rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di daerah mereka. 

"Mereka yang datang dari Papua Barat ini, selain perwakilan pemerintah, juga terdiri dari tokoh masyarakat, agama dan tokoh adat. Suara mereka sangat didengar dan diikuti masyarakatnya, sehingga nantinya dapat menyampaikan segala hal yang mereka lihat dan dengarkan pengakuan dari masyarakat disini," sebut Fandi Rahman dari WALHI Riau. 

Diharapkan, dari pengamatan langsung mereka di lapangan ini dapat disampaikan kepada masyarakatnya mengenai berbagai dampak dan kerugian yang akan mereka dapatkan terkait kehadiran perusahaan sawit di daerah mereka yang akan melakukan ekspansi besar-besaran.(riauterkini)

Berita Lainnya

Index