PEKANBARU (WAHANARIAU) - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman tahun 2017 telah menyiapkan anggaran sebesar Rp140 miliar untuk rumah layak huni (RLH) bagi keluarga lanjut usia (lansia) dan janda di 12 kabupaten dan kota.
Sekertaris Komisi D DPRD Riau H. Asri Auzar mengatakan, dalam APBD murni 2017 DPRD dan Pemprov Riau telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran sebanyak itu dengan perincian pembangunan perunitnya menelan biaya sebesar Rp70 juta.
"Tahun ini ada 2.017 unit yang akan dibangun. Itu tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau dengan anggaran kurang lebih Rp140 miliar," ujar Asri Auzar, Rabu (18/1/2017).
Nanti untuk pelaksanaanya, kata Asri Auzar, akan ditangani Dinas Perumahan dan Pemukiman. Dewan akan mengawasi dengan ketat program layak huni tersebut. Program itu, lanjutnya, akan diprioritaskan bagi janda tua, laki-laki tua berumur 60 tahun yang tidak bekerja.
"Rumah itu kan hanya diperuntukan untuk yang membutuhkan. Secara teknis nanti kita awasi ketat. Tidak boleh asal asalan dikasihkan," sambungnya.
Selain itu, syarat bagi penerima rumah layak huni juga harus memiliki tanah sendiri. Ini dibuktikan dengan sertifikat atau kalau tidak ada dengan surat keterangan terdaftar (SKT). Camat dan lurah dan kades diimbau untuk membantu proses verifikasi dengan memberikan data yang sebenar benarnya.
"Camat, Kades, Lurah kami minta membantu ya, berikan data rill. Jangan cuma karena ada hubungan saudara kemudian dikasih rumah, tidak boleh. Ini hanya untuk yang membutuhkan," tegasnya.
Total 2.017 unit itu kata politisi asal Rohil ini masih jumlah keseluruhan. Belum ditentukan jumlah di masing-masing kabupaten. "Kalau untuk berapa di tiap kabupaten belum, kan tergantung kebutuhan, ada berapa yang membutuhkan disana. Nanti pasti beda itu jumlahnya perkabupaten," pungkasnya.(goriau)
