TELUKKUANTAN (WAHANARIAU) - DPRD Kuansing berharap Pemkab Kuansing konsisten dalam melakukan penindakan terhadap perusahaan yang merusak lingkungan di Kuansing termasuk kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang telah memporak-porandakan lingkungan di Kuansing. Juga perusahaan serta perambahan hutan dan pendudukan kawasan hutan lindung serta hutan tanam produksi (HPT).
Hal ini terkait dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Kuansing dalam meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
"DPRD mengharapkan ke depan pemerintah daerah konsisten melakukan penindakan terhadap perusahaan yang merusak lingkungan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan PETI melalui gerakan terpadu lintas lembaga terkait terutama pihak penegak hukum,"tegas juru bicara DPRD Kuansing Musliadi saat menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tentang RPJMD Kuansing tahun 2016-2021, pada sidang paripurna, Jumat (20/1/2017).
Disampaikan Musliadi, disamping konsisten melakukan penindakan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan ini, yang tidak kalah pentingnya adalah mencarikan alternatif solusi terkait dengan permasalahan PETI.
Kemudian terhadap kewenangan daerah yang telah beralih ke Pemerintah Provinsi dan pusat seperti sektor kehutanan dan pertambangan, ke depan hendaknya pemerintah daerah tidak berpangku tangan walaupun bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah namun pemerintah daerah harus menjadi yang terdepan untuk mengkordinasikan dan melakukan upaya pencegahan terhadap perusakan hutan lindung yang ada di Kabupaten Kuansing.
Selain itu disampaikan Musliadi, terkait administrasi batas wilayah juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah guna menyelesaikannya secara tuntas, penegakan hukum administrasi terhadap batas wilayah yang sudah jelas harus kita tegakkan, karena ini kedepan akan menjadi potensi konflik dan permasalahan di masyarakat.(halloriau)
