• Follow Us On : 

Diduga Paksa Pengusaha PKS jadi Tersangka, Oknum Polda Dilaporkan ke Divpropam


UJ. Jambek | Selasa,24 Januari 2017 - 16:20:03 WIB
Dibaca: 1184 kali 
Diduga Paksa Pengusaha PKS jadi Tersangka, Oknum Polda Dilaporkan ke Divpropam Sukardi, pengusaha PKS di Rokan Hulu yang dipaksa mengaku sebagai tersangka oleh oknum Polda Riau

PEKANBARU (WAHANARIAU) - Diduga memaksakan seorang pengusaha pabrik kelapa sawit (PKS) menjadi tersangka, oknum penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau ditegur Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara yang dikonfirmasikan wartawan mengenai perkara ini usai pelantikan Direktur Ditlantas, mengaku belum mengetahuinya. Namun dia langsung memanggil Kabid Propam Kombes Pol Pitoyo Agung dan menanyai. 

Pitoyo yang ditanya Kapolda terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) mengaku belum dapat tembusan surat pemberitahuan dari Mabes Polri. Tetapi diakuinya kasus itu memang ada, namun sudah lama.

Menanggapi adanya laporan KEPP itu, Kapolda Riau Zulkarnain menegaskan, hal itu tidak masalah karena merupakan hak warga negara. "Silahkan saja, itu hak warga negara untuk melaporkan, kalau merasa dia tidak dilayani oleh polisi dengan baik,'' katanya.

Kapolda menambahkan, polisi tentu punya alasan menjadikan seseorang jadi tersangka. Pasti sudah ada dua alat bukti yang cukup.

"Mestinya jangan dilaporkan pelanggaran kode etika, tapi praperadilan. Sepatutnya. Itu menurut saya, ya. Supaya bisa diuji, dengan alat bukti itu menjadikan seseorang menjadikan tersangka, masuk atau tidak,"tukasnya.

Di tempat terpisah, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka penyidik Ditreskrimum Polda Riau, Sukardi kepada wartawan, mengaku dirinya merasa "dikriminalisasikan" oleh oknum penyidik bersangkutan.

"Sekarang saya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi sampai sekarang saya tidak ditahan. Saya dijadikan tersangka dugaan penggelapan dalam jabatan. Padahal saya tidak pernah menjadi direktur di perusahaan PKS itu,"tukasnya.

Sukardi mengatakan, karena diperlakukan tidak adil, dirinya kembali melaporkan beberapa penyidik Ditreskrimum Polda Riau itu ke Mabes Polri. Laporan tersebut ditanggapi Mabes Polri, dengan mengirim Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2) nomor B/77-2/VIII/2016/Divpropam tertanggal Jakarta, 31 Agustus 2016.

Di surat itu, pada point (2) huruf (c) disebutkan; dari hasil penyelidikan dan klarifikasi dapat disimpulkan sementera diduga telah terjadi pelanggaran KEPP yang dilakukan penyidik Unit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau. Saat ini proses itu masih dalam tahap pendalaman penyelidkan oleh Birpaminal Divpropam Polda Riau.

Penetapan tersangka Sukardi itu bermula dari pembelian sebuah PKS di Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu. Waktu itu Sukardi sepakat untuk mengambil alih atau take over dari pemilik lama, Herry seharga Rp82,5 miliar. 

Pembelian PKS itu dilakukan dengan cicilan. Untuk membantu cicilan, Herry kepada Sukardi menggunakan pinjaman bank. Tetapi Sukardi diminta untuk perjanjian di dalam akta perjanjian baru dengan sistem pembagian saham 70 untuk Herry dan 30 untuk Sukardi.

Semula akta ini hanya digunakan untuk memuluskan pinjam bank. Tetapi ternyata, akta perjanjian ini lah yang digunakan untuk mengambil alih PKS tersebut.

Sukardi mengakui, dirinya telah mengeluarkan uang sebesar Rp27,4 miliar. Pabrik yang sudah sebenarnya sudah menjadi hak miliknya kini dikuasai kembali oleh Herry. Mirisnya lagi, kini Sukardi sudah dipidanakan di Polda Riau.***(riauterkini)

 


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Kamis,18 Oktober 2018 - 00:41:49 WIB

Suap Bupati Bekasi dan Sejumlah Kepala Dinas Diduga Terkait Prizinan Meikarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga suap diterima Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasi

Senin,09 Januari 2017 - 12:10:16 WIB

Diduga Akibat Arus Pendek Listrik, 2 Unit Rumah di Inhil Ludes Terbakar

RETEH (WAHANARIAU) - Diduga akibat arus pendek listrik, 2 (dua) unit rumah di Pasar Baru, Kelurahan

Rabu,11 April 2018 - 01:14:01 WIB

Diduga Lakukan Kegiatan Ilegal, Pengacara PT MSCU Somasi Fika Wulandari

DUMAI - Diduga telah melakukan kegiatan ilegal dengan cara membuka pendaftaran stand UMKM dan Parkir

Rabu,17 Agustus 2016 - 16:39:12 WIB
Kasus Sari Rejo Medan

Waduh...! TNI AU Diduga Menyerang Orang yang Sedang Berada di Mesjid

MEDAN (WR) - Bentrokan antara TNI AU dan warga pecah di kawasan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia,

Sabtu,26 Agustus 2017 - 11:59:34 WIB

Saracen Diduga Beraksi Saat Pilkada, Mendagri: Usut Siapa yang Pesan

JAKARTA (Wahanariau) -- Polri menyebut ada indikasi sindikat Saracen mengunggah konten bermuatan SAR

Senin,20 Juni 2016 - 21:38:01 WIB

Diduga Dendam, Pria di Inhil Ditikam Bertubi-tubi

TEMBILAHAN - Ardi Wiranata (20) warga Parit 13 Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh Tumbang bersimbah

BERITA LAINNYA
Kamis,20 Februari 2020 - 15:01:23 WIB

Fashion Concept GmbH: Jeremy Meeks Launch his Own Fashion Brand

US top model Jeremy Meeks is celebrating huge success in Las Vegas and New York with his new fashion

Kamis,20 Februari 2020 - 14:58:55 WIB

Sustainable Lifestyle Brand Lexngo, Revolutionises Plastics Industry with Sustainable Solutions to Everyday Necessities

SINGAPORE - Media OutReach - 20 February 2020 - Leading sustainable lifestyle brand&n

Kamis,20 Februari 2020 - 14:54:58 WIB

Ohmyhome Agents Continues to Lead with Highest Number of Transaction

38X more efficient in transacting HDB resale properties, according to data compiled from CEA Public

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI