• Follow Us On : 

Banyak Pengaduan Warga Pekanbaru Soal Pelayanan Publik ke Ombudsman


UJ. Jambek | Selasa,07 Februari 2017 - 19:15:54 WIB
Dibaca: 578 kali 
Banyak Pengaduan Warga Pekanbaru Soal Pelayanan Publik ke Ombudsman Hearing anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dengan Ombudsman RI

PEKANBARU (WAHANARIAU) - Guna mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang ada di Kota Pekanbaru, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (7/2/2017) siang menggelar hearing terbuka dengan pihak Ombudsman RI Provinsi Riau.

Hearing langsung dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Hotman Sitompul, didampingi Ida Yulita Susanti, Sri Rubiyanti, Nasruddin Nasution, dan turut hadir juga Wakil DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga. 

Dimana dari hearing ini diketahui, Kepatuhan Pemerintah kota Pekanbaru dalam pelayanan publik mendapat kategori sedang atau berada pada zona kuning.

Dimana sepanjang tahun 2016, Ombudsman RI Provinsi Riau mencatat ada 203 pengaduan yang dikeluhkan oleh masyarakat Riau, 50 di antaranya ada di Kota Pekanbaru.

50 pengaduan yang ada di Kota Pekanbaru ini, merupakan pengaduan yang terbanyak yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman.

"Artinya Pemko Pekanbaru adalah pemda yang paling banyak yang diadukan oleh masyarakat kepada ombudsman, pada umumnya pegaduan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan juga soal pertanahan," ungkap Kepala Ombudsman RI Provinsi Riau, Ahmad Fitri.

Sementara itu, satu persatu anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru memaparkan terkait pelayanan publik yang selama ini dikeluhkan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD Kota Pekanbaru, mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, perizinan hingga persoalan sampah.

Seperti yang disampaikan oleh Nasruddin Nasution, pihaknya di DPRD Kota Pekanbaru ini mengaku, hingga saat ini persoalan dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Setiap tahun itu kita masih saja menerima laporan dari masyarakat terhadap berbagai dugaan pungutan liar di sekolah, ini tidak pernah hilang terutama saat peneriamaan siswa baru, kemudian ada juga istilah uang les yang dinilai pemaksaan, dimana kalau tidak bayar nilainya rendah atau tidak naik kelas," ungkap Nasruddin.

Selain soal Pungli di lingkungan sekolah, Nasruddin juga menyinggung soal izin Alfamart dan Indomaret yang kian menjamur bahkan mematikan pedagang kecil.

<!--pagebreak-->

Bahkan Jhon Romi Sinaga SE, Wakil DPRD Kota Pekanbaru ini juga akat bicara soal banyaknya temuan Pungli di berbagai sektor di Kota Pekanbaru, baik yang disamaikan oleh masyarakat maupun berdasarkan temuan di lapangan, dan diperkirakan belum diketahui oleh pihak Ombudsman.

"Udah beberapa kali kit dapat pengaduan soal buruknya pelayanan publik di Kota Pekanbaru, teruatama soal pendidikan dan kesehatan," katanya lagi.

Untuk itu, sebagai upaya pengawasan pecegahan makin banyaknya laporan dari masyarakat, Jhon Romi Singa berharap ada kerja sama bahkan adanya MoU antara DPRD Kota Pekanbaru dengan Ombudsman RI Provinsi Riau.

"Dari segi pengawasan, kita inginnya adanya MoU DPRD dengan ombudsman, bagaimana kita memberantas banyaknya laporan-laporam terkait pungututan liar, kalau kita bersatu tentu ada juga pengaruhnya nanti kepada masyarakat, terutama dalam tindakan pencegahan," terangnya.

Kepala Ombudsman Riau Ahmad Fitri, mencoba menjelaskan satu persatu dari yang disampaikan oleh Komisi I DPRD Pekanbaru tersebut.

"Terkait kerja sama atau MoU antara DPRD dan ombudman yang disampaikan Pak Jhon Romi Sinaga tadi kita sambut positif dan baik, namun tanpa itu juga kita tetap bisa terus berkoordinasi," katanya lagi.

Bahkan menurut Ahmad Fitri lagi, undang-undang nomor 25 tahun 2009, juga menyebutkan, bahwa masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik bisa menyampaikan keluhan kepada ombudsman, kepada DPRD dan lebih awal lagi kepada penyelenggara pelayanan publik itu sendiri.

"Pada dasarnya DPRD dan Ombudsman punya kesamaan yakni dalam pengawasan, namun terkadang apa yang dikelukan masyarakat kepada ombudsman belum tentu diketahui oleh DPRD dan begitu juga sebaliknya, makanya perlunya koordinasi seperti ini, dan dari hearing ini kiga banyak informasi yang kita dapat dari DPRD,"tutupnya.(halloriau)

 


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Senin,10 April 2017 - 15:02:34 WIB

Sebanyak 6.547 Siswa di Bengkalis Ikut UN Satu Diantaranya di Sel Tahanan

BENGKALIS - Sebanyak 6.547 siswa di Kabupaten Bengkalis mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ta

Selasa,24 Januari 2017 - 15:10:41 WIB

Beban Daerah Bertambah Akibat Banyak Pegawai yang Masuk ke Kuansing

TELUKKUANTAN (WAHANARIAU) - Terhitung sejak dilantiknya Mursini - Halim sebagai Bupati dan Wakil Bup

Rabu,25 April 2018 - 08:12:39 WIB

Kopdar Bersama Insan Pers, Abdul Wahid Berbagi Banyak Cerita

  Tembilahan - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, Abdul Wahid mengad

Jumat,15 September 2017 - 10:56:30 WIB

Fraksi Demokrat Duga Banyak Perusahaan di Inhil Tidak Bayar Pajak

INHIL - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inhil, menduga banyak pengusaha dari

Kamis,23 Juni 2016 - 23:53:36 WIB

Bupati Inhil HM Wardan Ajak Umat Muslim Perbanyak Ibadah

TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir HM Wardan mengajak seluruh umat muslim untuk memanfaatkan bulan

Rabu,28 September 2016 - 17:37:04 WIB
Tercatat 405 Kasus Perceraian

Di PA Dumai, Cerai Gugat Lebih Banyak Daripada Cerai Talak

DUMAI (WR) - Angka perceraian di dumai periode January sampai dengan September 2016 sekitar 405 perk

BERITA LAINNYA
Sabtu,23 Juni 2018 - 02:43:38 WIB

Ini Rekam Jejak Dirut BEI Baru

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Inarno Djajadi sebagai Direktur Utama PT Bur

Sabtu,23 Juni 2018 - 02:33:18 WIB

Ini Tanggapan Rossi Soal Kemenangan Galang Hendra di Brno

JAKARTA - Pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi ternyata memantau keberhasilan mantan anak didik

Sabtu,23 Juni 2018 - 02:10:36 WIB

Panwaslu Minta KPU Dumai Segera Lengkapi Kekurangan Surat Suara Pilgubri

DUMAI - Divisi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kota Dumai Agustri minta KPU setempat melengkapi k


BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI