Anggaran Setiap OPD Pemko Dumai Dirasionalisasi 15 Persen

Anggaran Setiap OPD Pemko Dumai Dirasionalisasi 15 Persen
Ilustrasi rasionalisasi anggaran

DUMAI (WAHANARIAU) - Provinsi Riau melalui  surat keputusan (SK) Gubernur Riau telah mengeluarkan hasil verifikasi APBD Pemerintah Kota (Pemko) Dumai 2017. Atas hasil tersebut Pemko Dumai memberikan jawaban atas verifikasi itu, Selasa (7/1/2017).

Demikian hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai Said Mustafa, Selasa (7/2/2017). Dimana evaluasi provinsi sudah diterima, pemko akan merapatkan dengan DPRD Dumai dan dibicarakan dengan Wali Kota Dumai.

"Hari ini sudah kita jawab hasil verifikasi provinsi. Ada beberapa hal yang juga menjadi catatan. Intinya ada yang tidak boleh dianggarkan, karena ada aturan yang mengatur lebih jauh. Juga rasionalisasi anggaran," ujarnya.

Senada yang dituturkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Marjoko Santoso. Jika pemko melakukan rasionalisasi anggaran sebesar 15 persen, dan sudah sesuai dengan instruksi Wali Kota Dumai Zulkifli AS.

"Karena masih ada pendapatan daerah 2016 yang tidak penuh dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu kita pun harus membayar beban hutang pada APBD 2016 di 2017, untuk itu diinstruksikan oleh pemimpin daerah untuk merasionalisasi anggaran sebesar 15 persen," ungkapnya.

Ia mengatakan permasalahan tersebut diperhintungkan nantinya. Sebenarnya tanpa ada verifikasi ini pun, rasionalisasi 15 persen tersebut tetap dilaksanakan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kita tetap memperhitungkan APBD 2017 setelah hasil verifikasi yang sudah keluar ini. Dari hasil verifikasi itu pun belum tentu juga bisa menutupi hutang kepada pihak ketiga pada 2016. Namun semuanya itu akan ada kepastiannya setelah pembahasan bersama," ulasnya.

Ia menegaskan untuk kegiatan seremonial dikurangi pada 2017. Hal itu dikarenakan Pemko Dumai harus berhemat mengingat, banyak yang harus ditutupi dari 2016 pada 2017.

"Kita imbau agar masing-masing OPD, seperti rapat untuk dilakukan di kantor masing-masing saja. Mengingat rasionalisasi anggaran 2017," jelasnya.

Di lain kesempatan, Wali Kota Dumai Zulkifli AS berharap kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan pelayanan terbaik meskipun dilakukan rasionalisasi.

“Dan kepala OPD yang baru pun harus bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi,”pintanya menutup.(goriau)

 

#Pemko Dumai

Index

Berita Lainnya

Index