JAKARTA (WAHANARIAU) -- Oxfam Indonesia bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) meluncurkan laporan ketimpangan di Indonesia saat ini. Slogan 'Menuju Indonesia yang Lebih Setara' merupakan upaya untuk berkontribusi dalam wacana mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia.
Laporan tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah Indonesia mengurangi ketimpangan, yang merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam laporan, ada beberapa rekomendasi untuk pemerintah maupun sektor swasta untuk memastikan bahwa komitmen upaya yang memadai dalam mengurangi ketimpangan sudah dijalankan, dan tidak ada satu pun yang tertinggal.
"Oxfam dan INFID mengapresiasi komitmen dan upaya yang telah dilaksanakan pemerintah sejauh ini untuk mengatasi masalah ketimpangan. Kami berharap laporan ini akan mendukung pesan betapa penting dan mendesaknya mengurangi ketimpangan," ujar Juru Bicara Oxfam Indonesia, Dini Widiastuti, di Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Dalam laporan tersebut, Oxfam dan INFID menunjukkan kenyataan mengejutkan tentang ketimpangan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dan berimbang. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi yang baik itu tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata.
20 tahun terakhir, jurang antara orang kaya dan miskin di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dilaporkan bahwa Indonesia berada di 6 peringkat terbawah dunia dalam hal ketimpangan. Harta dari 4 orang terkaya Indonesia setara dengan gabungan dari Harta 100 juta orang miskin di Indonesia.
Lebih jauh lagi, jumlah uang per tahun yang dihasilkan salah seorang terkaya di Indonesia cukup untuk membantu menghapus kemiskinan. Laporan tersebut juga menjelaskan peningkatan ketimpangan antara mereka yang hidup di perkotaan dengan di daerah.
Selain itu, laporan Oxfam dan INFID juga menjelaskan melebarnya jurang antara si kaya dan miskin merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depan. Jika masalah ketimpangan ini tidak segera diatasi, maka upaya pemerintah akan menghadapi tantangan ketidakstabilan sosial.
"Laporan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan dua ide besar untuk mengatas ketimpangan yang ekstrim. Pertama, memperbaharui kebijakan pajak sejalan dengan potensi ekonomi yang dimiliki, berdasarkan prinsip pembagian beban yang adil dan menguntungkan. Kedua, memulihkan dan mengutamakan sumber daya manusia dan pengembangan tenaga kerja," tutur Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo. (detik)
