SELATPANJANG (WAHANARIAU) -- Pakar lingkungan DR Elviriadi MSi kembali menyoroti bencana alam longsor dan banjir. Menurutnya, longsor dan banjir yang masih mendera sebagian wilayah kabupaten di Provinsi Riau disebabkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sembrawut.
Demikian disampaikan Elviriadi ketika berbincang-bincang, Rabu (8/3/2017) pagi.
Kata Elv, sebenarnya penataan ruang itu adalah proses perencanaan, pemanfaatan sekaligus pengendalian pemanfaatannya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Konsideran dalam UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sudah jelas. Bahwa, penyusunan tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/ kota harus berdasarkan daya dukung tersebut, agar terwujud keharmonisan, keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan buatan, serta mana kawasan budidaya mana kawasan non budidaya.
"Koalisi Rakyat Riau (KRR, red) sudah intens menjumpai Pansus RTRW, menyurati menteri, KPK, DPR RI, dan Kapolda Riau soal temuan 26 perusahaan illegal di kawasan hutan yang mau diputihkan," kata Elv.
Malangnya, tambah Elv, RTRW yang sedang heboh sekarang ini terlihat sekali disetir oleh pasar (market driven) dan pemilik modal. Terbukti dari porsi areal untuk daya dukung lingkungan, kawasan tangkapan air, dan kawasan non budaya lainnya sudah tidak diberi ruang. Malah, kata Elv lagi, alih fungsi lahan secara gila-gilaan itu disahkan pula melalui SK Menhut yang tiap sebentar berganti.
"Karena tidak dialokasikannya kawasan lindung dan konservasi air tersebut,maka banjir dan longsor akan terus mendera Riau," tegas Elv.
"Saya kenal teman-teman Kementerian LHK, mereka kompeten. Tapi kenapa tidak melakukan survey, pelajari topografi, dan kondisi di bawah guna membuat perencanaan ruang, baru rekom ke Ibu Menteri untuk dibuat SK RTRW. Ini saya dengar terbit pula SK No 903 RTRW Riau, padahal SK No 393 dan 314 belum didalami. Jangan asal-asalan lah," ketus Dosen Fapertapet UIN Suska itu lagi.
Laki-laki bertubuh tambun itu menyarankan agar negara jangan sampai disetir oleh kekuatan manapun yang membahayakan rakyat. Banjir, longsor, asap itu sudah menimbulkan korban jiwa, kerugian materil puluhan triliun, gangguan Ipoleksosbud dan keamanan negara. "Negara harus bergerak cepat, kontiniu, kalau mau lawan, jangan kasi interval waktu, nanti mengambang lagi dan semangat kendur. Atau pilihannya menyerah dengan sportif, mundur terhormat kalau tak sanggup menjalankan amanah konstitusi. Daripada nanti siang malam disumpah rakyat, badan celaka dunia akhirat, anak cucu hidup melarat," ujarnya.
Saat ini, kata Elv, pemerintah Indonesia sudah diposisikan sebagai kartel, broker dan boneka semata dari invisible hand itu. Bak pepatah, banyak ruang banyaklah AC, banyak uang, banyaklah ACC. "Yang korban tetap rakyat tumbal bencana, serta jutaan spesies makhluk hidup yang musnah akibat tata ruang yang malang," kata Elv mengakhiri bincang-bincang pagi. (goriau)
