• Follow Us On : 

Komisi I DPRD Inhil Gelar Sosialisasi Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Di Kecamatan Tanah Merah


Dedek Pratama | Selasa,04 April 2017 - 15:42:23 WIB
Dibaca: 865 kali 
Komisi I DPRD Inhil Gelar Sosialisasi Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Di Kecamatan Tanah Merah Suasana Sosialisasi Permendes Nomor 22 Tahun 2016 di Kecamatan Tanah Merah, Selasa (4/4/2017)

Tembilahan - Komisi I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Tanah Merah, Selasa (4/4/2017) pagi.

Dalam sosialisasi tersebut, turut hadir Camat Tanah Merah beserta jajarannya, Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tanah Merah, Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa se-Kecamatan Tanah Merah, Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Tanah Merah, Pendamping Desa yang telah lulus, Progam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), serta Pendamping Lokal Dana Desa.

Menurut Ketua Komisi I (Satu) DPRD Inhil, Yusuf Said, sosialisasi ini digelar dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif perihal tata kelola Dana Desa (DD) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada seluruh Desa se-Indonesia, serta sebagai upaya percepatan pengesahan APBDes Tahun 2017.

"Spesifik, tujuan yang dimaksud adalah bahwa, Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa sesuai dengan yang termaktub pada Pasal 4 Permendes Nomor 22 tahun 2016 ini," jelas Yusuf Said seperti keterangan tertulis yang diterima wahanariau.com.

Sehingga, dengan telah digelarnya sosialisasi, Yusuf Said mengharapkan, penggunaan Dana Desa dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam penggunannya juga, Yusuf Said meminta, agar Pemerintah Desa dapat mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Langkah awal yang dapat diambil demi menjaga komitmen transparansi dan akuntabilitas oleh Pemerintah Desa adalah dengan mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut di ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat," katanya.

Tak hanya itu, komitmen transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa, dikatakan Yusuf Said, juga harus dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui penyusunan laporan Desa sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Desa dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Desa.

"Sehingga, dengan adanya laporan Desa, Administrasi Desa menjadi tertib kedepannya. Sebab, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan tertib administrasi yang akan berimbas positif terhadap tertibnya pelaksanaan setiap kegiatan Desa," terangnya.

Sementara itu, Yusuf Said mengatakan, Sosialisasi Permendes Nomor 22 Tahun 2016 yang digelar, merupakan sebuah upaya percepatan pengesahan APBDes 2017.

"Permendes No 22 tahun 2016 ini, berkaitan dengan perencanaan penyusunan APBDes tahun 2017. Sebelum menyusun APBDes, bisa dilakukan percepatan dengan menyelesaikan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) tahun 2017 yang sesuai dengan Permendes tersebut," jelas Yusuf Said.

Terakhir, Yusuf Said mengatakan, Komisi I DPRD Inhil mengusulkan kepada Pemerintah untuk dilakukannya penambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Sekretaris secara proporsional.

"Pemberian tunjangan ini dilakukan secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing - masing Kepala Desa dan Sekretaris. Dengan adanya penambahan tunjangan ini, diharapkan kinerja para Kepala Desa dan Sekretaris dapat meningkat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa," tutup Yusuf Said. (Adv/DPRD/Dex)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Senin,17 Juli 2017 - 13:13:49 WIB

Soal Pemekaran Indragiri Selatan, Ini Sikap Komisi I DPRD Inhil

INHIL - Terkait rencana pemekaran Indragiri Selatan (Insel) menjadi kabupaten baru di provinsi Riau

Sabtu,10 Juni 2017 - 02:04:34 WIB

Komisi IV DPRD Inhil Lakukan Kunker Ke Perpusnas

JAKARTA - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakuka

Kamis,27 Juli 2017 - 09:39:10 WIB

Komisi I DPRD Inhil Kembali Perjuangkan Pembentukan BNNK

INHIL - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus melak

Jumat,09 Juni 2017 - 02:01:03 WIB

Wacana Penghapusan dan Pemekaran Desa, Komisi I DPRD Inhil Minta Dinas PMD Lakukan Konsultasi Ke Kementerian

TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Komisi I besert

Jumat,07 Juli 2017 - 09:49:23 WIB

Komisi I DPRD Inhil Sidak Pelayanan Disdukcapil

INHIL - Banyaknya keluhan masyarakat yang berdesak-desakan ketika hendak melakukan urusan administra

Selasa,30 Mei 2017 - 01:32:04 WIB

Diundang Hearing Oleh Komisi III DPRD Inhil, PLN Tembilahan Mangkir

TEMBILAHAN - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kece

BERITA LAINNYA
Kamis,07 Februari 2019 - 14:03:48 WIB

Bupati Inhil Resmikan Parit Basirah Jadi Kampung Nelayan

Bupati Inhil Resmikan Parit Basirah Jadi Kampung Nelayan

Selasa,19 Februari 2019 - 13:53:48 WIB

Sepenggal Kisah Anak Sekolah di Pucuk Rantau Kuansing

KUANSING - Inilah sepenggal kisah sedih yang dialami sejumlah siswa dan masyarakat Kecamatan Pu

Senin,18 Februari 2019 - 23:16:52 WIB

Deutsche Post DHL Group and SF Holding Conclude Landmark Supply Chain Deal

RMB 5.5 billion (~ EUR 700 million) transaction saw DPDHL Group and SF Holding enter a 10-yea

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI