JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pelaksanaan pembagian dari redistribusi aset maupun reforma agraria bisa segera dirumuskan, cara pembagian seperti apa, distribusinya seperti apa, siapa yang diberi, berapa hektar, tiap apa, kelompok tani atau kelompok nelayan, atau rakyat, atau pondok pesantren, sehingga menjadi jelas.
“Kemudian siapa yang mendampingi, agar yang sudah dibagi itu menjadi produktif, dan skemanya seperti apa agar tidak bisa dijual,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas Lanjutan Pembahasan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4) siang.
Setelah reforma agraria redistribusi aset, Presiden mengingatkan juga masalah yang berkaitan dengan akses permodalan. Siapa yang mendampingi mereka. Sementara yang berkaitan dengan penguatan keterampilan, bukan masalah vocational school, tetapi vocational training, yang seperti apa.
“Ini harus segera konkret, sehingga proses-proses pendataan dan penataan program ini betul-betul, terutama di redistribusi aset, betul-betul segera harus kita kerjakan,” tutur Presiden.
Menurut Presiden, pada 24 April nanti akan ada Kongres Ekonomi Umat. Pada saat itu, Presiden berharap sudah ada yang dibagi. “Ini nanti menjadi kewenangan dari Menteri BPN dan Menteri KLH, sehingga akan menjadi jelas. Pak Menko, ini sudah mepet, jadi kalau itu bisa, akan lebih baik,” ujarnya mengingatkan.
Ditegaskan Presiden Jokowi, dirinya hanya ingin agar ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyentuh 40% masyarakat yang masih berada di ekonomi yang terbawah.
“Saya minta 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya lewat reforma agraria ini betul- betul jelas, di mana lokasinya, berapa luasnya, kondisinya seperti apa, siapa yang menjadi target, sudah langsung konkret saja,” tegas Presiden Jokowi.
Kemudian yang berkaitan dengan redistribusi aset, Presiden minta juga agar jelas siapa yang diberi, diberi di mana, dan akan dipakai apa. “Ini cepat-cepatan, tetapi terkonsep, terencana, dan pelaksanaannya segera,” pinta Presiden.
Presiden mengingatkan, dirinya tidak mau ini dilihat sebagai program bagi-bagi lahan atau bagi-bagi tanah. Ia menegaskan, ini adalah program yang terintegrasi untuk peningkatan produktivitas, untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang di bawah.
Rapat terbatas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.*** (humassetkab)
