• Follow Us On : 

Pemerintah Keluarkan 6.296 SK CPNS GGD


Alink Mhd Iskandar | Sabtu,15 Juli 2017 - 14:35:10 WIB
Dibaca: 379 kali 
Pemerintah Keluarkan 6.296 SK CPNS GGD

JAKARTA (WR) - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah memproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Guru Garis Depan (GGD) tahun 2016. Proses penetapan tersebut dilakukan dalam dua tahap untuk penandatanganan SK CPNS bagi 6.296 guru garis depan.

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud, Poppy Dewi Puspitawati mengatakan, penetapan SK CPNS GGD 2016 tahap pertama dilakukan untuk 2.806 guru garis depan yang akan bertugas di tujuh provinsi dan 44 kabupaten. Kemudian tahap kedua penetapan SK CPNS dilakukan untuk  3.490 guru garis depan yang ditugaskan di tujuh provinsi dan 49 kabupaten.

“Jadi secara total akan ada 6.296 guru garis depan untuk ditempatkan di 14 provinsi dan 93 kabupaten di Indonesia,” kata Poppy dalam pembukaan kegiatan Pemrosesan dan Penetapan NIP CPNS dan SK CPNS GGD 2016 Tahap Pertama, di Jakarta, Kamis (13/72017).

Penandatanganan SK CPNS GGD 2016 tahap pertama, menueur Poppy, akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa (17 dan 18 Juli 2017), di Jakarta, yang akan dihadiri tujuh gubernur dan 44 bupati selaku pejabat pembina kepegawaian masing-masing daerah untuk menandatangani SK tersebut.

Selain itu, kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur yang terlibat dalam penetapan SK CPNS guru garis depan, yaitu Kantor Regional BKN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, BKD Kabupaten, Biro Kepegawaian Kemendikbud, dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang juga hadir dan memberikan arahan dalam kegiatan itu mengatakan, BKN berusaha mempercepat proses penetapan SK CPNS untuk GGD tahun 2016 dengan menyatukan semua unsur yang terlibat.

“Karena kalau (memproses) sendiri-sendiri waktunya bisa tidak mencapai untuk ditetapkan tanggal 1 Agustus. Kami sudah memutuskan TMT-nya 1 Agustus 2017 supaya tidak mengganggu proses rekrutmen CPNS yang lain,” kata Bima.

Ia menuturkan, semua formasi CPNS yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan BKN dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan.

“Jadi GGD, tenaga kesehatan PPT, dan penyuluh pertanian juga ditentukan dari perhitungan kebutuhan yang harus dihitung secara cermat, karena pemerintah sebenarnya masih menginginkan moratorium CPNS,” ujar Bima.

Sebagaimana diketahui, pengiriman Guru Garis Depan (GGD) ke daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) bertujuan meningkatkan mutu pendidikan yang merata. Sesuai amanat Nawa Cita, pemerintah harus berusaha mewujudkan mutu pendidikan yang terjangkau dan berkualitas di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah 3T yang menjadi target lokasi penempatan GGD. (setkab)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Kamis,27 Juli 2017 - 22:11:14 WIB

Pemerintah Akan Bangkitkan Sosialisasi Bela Negara Bersifat Kekinian

JAKARTA (WR) - Pemerintah akan membangkitkan kembali sosialisasi bela negara yang bersifat kekinian

Selasa,15 Agustus 2017 - 22:24:23 WIB

Rekrutmen CPNS 2017, Pemerintah Jaring Generasi Terbaik untuk Birokrasi

JAKARTA (Wahanariau) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur me

Minggu,27 Agustus 2017 - 18:00:12 WIB

Pemerintah Pastikan Tidak Akan Lindungi Pejabat Terkena OTT KPK

MALANG (Wahanariau) - Terkait dengan adanya pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh K

Selasa,29 Agustus 2017 - 02:51:06 WIB

Mantap...! Pemerintah Ingin Beli Sukoi Pakai Kerupuk

JAKARTA (Wahanariau) - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah akan menukar s

Minggu,17 September 2017 - 21:07:14 WIB

OTT Kepala Daerah, KPK Temukan Pola Fee 10% dari Nilai Proyek Pemerintah

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut ada kesamaan pola dari serangkaian penangkapan Kep

Selasa,10 Januari 2017 - 16:41:16 WIB

Di HUT PDI-P, Jokowi Membanggakan Berbagai Capaian Pemerintah

JAKARTA (WAHANARIAU) -- Presiden Joko Widodo memaparkan berbagai pencapaian pemerintahannya dalam pe

BERITA LAINNYA
Rabu,17 Januari 2018 - 13:14:44 WIB

Ijazah Paket B dan C Tidak Kunjung Selesai, Kadisdik Riau Bungkam

PEKANBARU - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Rodiyanto memilih tutup mulut keti

Senin,15 Januari 2018 - 13:15:56 WIB

PWI Dumai Bentuk Koperasi Kata Pena Sejahtera

DUMAI - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Dumai Kambali mendorong anggota untuk mandiri dalam

Minggu,14 Januari 2018 - 14:11:55 WIB

Walikota Bersama GM Resmikan Lapangan Tembak Pertamina RU II Dumai

DUMAI - Walikota Dumai bersam GM Pertamina Refenery Unit (RU) II Dumai meresmikan lapangan tembak (L


BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI