• Follow Us On : 

Tidak Setuju dengan Perppu Ormas, Silakan Tempuh Jalur Hukum


Alink Mhd Iskandar | Minggu,16 Juli 2017 - 15:35:35 WIB
Dibaca: 74 kali 
Tidak Setuju dengan Perppu Ormas, Silakan Tempuh Jalur Hukum Presiden Joko Widodo meresmikan akademi bela negara Partai Nasdem di Jakarta, Ahad (16/7/2017). (Kompas)

JAKARTA (WR) - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal penolakan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Jokowi mempersilakan penolak Perppu untuk menempuh jalur hukum.

"Yang tidak setuju dengan Perppu ormas misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum," kata Jokowi saat peresmian Akademi Bela Negara (ABN) Partai Nasdem di Jakarta, seperti dilansir Kompas, Ahad (16/7/2017).

Namun, Jokowi menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam dengan ormas atau pun individu yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Ia memastikan bahwa negara harus berani mengendalikan dan mengontrol ormas.

"Negara tidak bisa dirong-rong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yg rongrong NKRI kita," ucapnya.

"Tidak boleh kita biarkan, mereka yang terang-terangan ingin mengganti Pancasila, ingin merongrong NKRI, meruntuhkan demokrasi negara ini," tambahnya.

Perppu Nomor 2/2017 menimbulkan pro kontra di masyarakat. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti Pancasila.


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : redaksi.wahanariau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Senin,01 Agustus 2016 - 22:41:05 WIB
Terkait Berita Operasi Patuh Jaya

Polisi Sebut Kabar di Medsos Tidak Benar

JAKARTA(WR) - Akhir-akhir ini kembali muncul kabar di media sosial bahwa Polda Metro Jaya akan mel

Selasa,13 Desember 2016 - 17:46:18 WIB

Penetapan Buni Yani Sebagai Tersangka Dinilai Tidak Sah

JAKARTA (WAHANARIAU) -- Penetapan Buni Yani sebagai tersangka penyebar kebencian di media sosial din

Jumat,02 Desember 2016 - 12:56:55 WIB

Tidak Hanya Rachmawati, Ada 7 Orang Lain yang Diperiksa Polisi

JAKARTA (WAHANARIAU) - Sebanyak 8 orang dijemput penyidik Polda Metro Jaya pagi ini. Saat ini,

Sabtu,22 April 2017 - 16:36:52 WIB

Presiden Jokowi: Perbedaan Tidak Harus Diseragamkan dan Tidak Harus Dilenyapkan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, membawa kembali kesadaran baru tentang makna m

Kamis,16 Februari 2017 - 13:07:08 WIB

Kabar Agus Dukung Anies-Sandi, Rachlan Nashidik: Tidak Benar

  JAKARTA (WAHANARIAU) -- Juru bicara calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono atau

Jumat,18 November 2016 - 18:16:05 WIB

Tidak Hanya Ahok, Aksi 25 November HMI Bidik Jokowi

JAKARTA, Wahanariau - Imbauan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan sejumlah ulama agar tidak ada

BERITA LAINNYA
Rabu,26 Juli 2017 - 21:56:53 WIB

Izin Kimteng Kadaluarsa, Ini Tanggapan Komisi I DPRD Pekanbaru

PEKANBARU (WR) - Selain membahayakan pelanggan, ternyata keberadaan kedai kopi Kim Teng di jalan Sen

Rabu,26 Juli 2017 - 21:24:18 WIB

Finalisasi RTRW Lamban, Investasi Daerah Kena Imbasnya

PEKANBARU (WR) - Lambannya finalisasi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau berimbas negatif ke b

Rabu,26 Juli 2017 - 21:17:56 WIB

Pelaku Mutilasi di Rupat Utara Terancam Hukuman Mati

BENGKALIS (WR) - Kejaksaan Negeri Bengkalis menunjuk 4 Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus pembunu


BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI