• Follow Us On : 

Oknum ASN Disdukcapil Terbukti Bersalah atas Kasus Pungli, Ini Tanggapan Wako Pekanbaru


Redaksi | Jumat,04 Agustus 2017 - 21:53:20 WIB
Dibaca: 645 kali 
Oknum ASN Disdukcapil Terbukti Bersalah atas Kasus Pungli, Ini Tanggapan Wako Pekanbaru

PEKANBARU (Wahanariau) - Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan sanksi tegas kepada oknum aparatur sipil negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menyusul putusan Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan oknum tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pungutan liar.

"Sesuai Undang-Undang, apakah nanti langsung dinonaktifkan, pecat tidak hormat? Kita pelajari undang-undangnya dulu," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT di Pekanbaru, Jumat (4/8/2017)

Dia menuturkan berdasarkan regulasi seorang oknum ASN akan langsung dicopot apabila selama persidangan dituntut oleh jaksa dengan hukuman diatas 5 tahun penjara. Hal sebaliknya berlaku apabila tuntutan dibawah 5 tahun penjara.

Menurut Firdaus, hal itu yang masih perlu dibahas oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebelum mengambil keputusan sanksi yang tepat.

Oknum ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, Fahmi (34) dan istrinya Rita (33) divonis bersalah oleh majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Kamis (3/8/2017).

Dalam putusannya, Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara kepada Fahmi, sementara istrinya lebih ringan dua bulan. Selain itu, keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta subsidair satu bulan penjara.

Pasangan suami istri yang diciduk tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Januari 2017 lalu itu terbukti melakukan pungli pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.

Keduanya diputuskan melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 KUHPidana.

Sementara itu, dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut keduanya dengan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Menanggapi putusan itu, Firdaus menghargai proses hukum yang diterima oleh jajarannya tersebut.

Dirinya meminta agar perkara yang menimpa kedua orang tersebut dijadikan pelajaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dia juga mendukung upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh tim Satgas Saber Pungli kepada jajarannya yang terlibat dalam pungutan "haram" tersebut.

"Ini pelajaran untuk semuanya. Bekerjalah dengan baik, sesuai aturan. Kalau ada oknum seperti itu, tidak ada lain, kita sikat," ujarnya. (rdk/ant)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Jumat,13 Januari 2017 - 19:44:42 WIB

Dituding Terlibat Korupsi Bansos, Bupati Bengkalis Polisikan Oknum Wartawan

PEKANBARU (WAHANARIAU) - Berita tudingan bahwa Bupati Bengkalis Amril Mukminin terlibat Kasus Korups

Rabu,02 Agustus 2017 - 14:22:42 WIB

Bakar Lahan Satu Hektar, Oknum PNS Ditangkap Polisi

PEKANBARU (Wahanariau) - Seorang oknum PNS/ASN (Aparatur Sipil Negara) berinisial HR, diamankan

Sabtu,29 April 2017 - 18:50:42 WIB

Diduga Oknum Pansel Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS di UIN Suska Riau Palsukan Data Dosen 

PEKANBARU - Sidang lanjutan gugatan Basir terhadap UIN Susqa Riau kembali digelar di Pengadilan Tata

Selasa,21 November 2017 - 18:15:06 WIB

Oknum Satpol PP Pekanbaru Remehkan Organisasi dan Profesi Wartawan

PEKANBARU - Oknum Satpol PP Kota Pekanbaru yang bertugas di kediaman walikota menghalangi kerja wart

Sabtu,09 Juni 2018 - 15:08:30 WIB

Catut Namanya, Sekda Inhil Sebut Ada Oknum Minta Uang Ke Pejabat

  Tembilahan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifu

Rabu,24 Agustus 2016 - 16:20:27 WIB

Diduga Oknum Pol Air Dumai Backing BOS Bawang Ilegal

DUMAI (WR) - Kendati Pemerintah Pusat melalui Menperindag melarang Bawang asal Luar Negeri masuk ke

BERITA LAINNYA
Senin,19 November 2018 - 14:39:59 WIB

Gerakan Kawal APBD Inhil, APMI Geruduk Kantor DPRD

  Tembilahan - Asosiasi Pemuda dan Mahasiswa Inhil (APMI) geruduk Kantor DPRD Kabupaten In

Minggu,18 November 2018 - 16:46:14 WIB

Menyelisik Capaian Bea dan Cukai Tembilahan

Tembilahan - Sebagai sebuah instansi pemerintah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Minggu,18 November 2018 - 16:32:17 WIB

Sekda Rohil Imbau Perusahaan Bantu Korban Banjir di Kecamatan Rantau Kopar

ROKAN HILIR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menghimbau perusahaan yang beroperas

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI