• Follow Us On : 

Tahun Depan, Pensiunan PNS Dapat THR


Lidya Anggraini | Kamis,17 Agustus 2017 - 08:29:29 WIB
Dibaca: 382 kali 
Tahun Depan, Pensiunan PNS Dapat THR Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja dan dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal.

JAKARTA (Wahanariau) -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, gaji pokok untuk pegawai negeri sipil (PNS) tidak mengalami kenaikan pada tahun 2018.

Namun demikian, PNS aktif maupun pensiun akan tetap memperoleh insentif berupa tunjangan hari raya (THR).

“Tahun depan gaji pokok tidak naik, tapi kami mengantisipasi program pensiun kita untuk diperbaiki,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/8/2017).

Menurut Sri Mulyani, dengan demikian PNS akan tetap menerima gaji ke-13 dan THR seperti yang telah diberikan dalam dua tahun terakhir.

Ia pun memastikan, pemerintah akan menaikkan uang lauk pauk untuk anggota TNI/Polri. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menuturkan, kenaikan uang lauk pauk direncanakan sebesar Rp 5.000, dari Rp 55.000 menjadi Rp 60.000.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kunta WD Nugraha menyatakan, pemberian THR bagi pensiunan dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PNS.

Dalam beberapa tahun terakhir, pensiunan PNS hanya terima gaji ke-13.

“Memang meningkatkan kesejahteraan melalui THR. Jadi mereka juga menikmati pada saat lebaran, mendapat THR,” tutur Kunta.

Ia menjelaskan, insentif kepada pensiunan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pensiunan PNS.

Namun, Kunta enggan memberikan rincian alokasi yang disiapkan pemerintah untuk menyalurkan gaji ke-13 dan THR. Pemerintah menetapkan belanja dari pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun dalam RAPBN 2018.

Belanja kementerian dan lembaga dipatok Rp 814 triliun dan belanja non kementerian sebesar Rp 629,2 triliun. 

Belanja pemerintah pusat pun rencananya juga akan diarahkan untuk peningkatan reformasi dan birokrasi di pemerintahan. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. (kompas)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Sabtu,23 September 2017 - 18:09:23 WIB

Kebutuhan Elpiji Melon Riau Meningkat 14 Persen di Tahun 2017

PEKANBARU - Pertamina Wilayah Pemasaran Provinsi Riau mencatat ada peningkatan permintaan elpiji tig

Rabu,16 Agustus 2017 - 15:49:10 WIB

Jokowi Janji Tekan Bunga KUR Tahun Ini

JAKARTA (Wahanariau) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, upaya menekan tingkat suku bunga K

Senin,03 Juli 2017 - 14:06:13 WIB

Lebaran Tahun Ini, BPS Mencatat Harga Beras Terkendali

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras relatif terkendali selama Juni 2017. Harg

Jumat,03 Maret 2017 - 14:24:41 WIB

9 Anak Usaha BUMN akan Melantai di Bursa Tahun Ini

KUTA (WAHANARIAU) -- Sebanyak 9 anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mencatatkan sah

Selasa,29 Agustus 2017 - 17:17:51 WIB

PNS Baru Mulai Kerja Tahun Depan

JAKARTA (Wahanariau) -- Sebanyak 1.085.834 orang telah melamar calon pegawai negeri sipi (CPNS). Dar

Rabu,23 Agustus 2017 - 14:33:00 WIB

Pemerintah Janji Tak Naikkan Tarif Listrik dan BBM di Tahun 2018

JAKARTA (Wahanariau) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan bahwa di tahun 2018 mendatang, pem

BERITA LAINNYA
Selasa,22 Mei 2018 - 02:18:10 WIB

39 JCH Pelalawan Belum Lunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji

PELALAWAN - Tahap I pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) telah berakhir pekan lalu (4 Mei,r

Selasa,22 Mei 2018 - 01:33:16 WIB

Pasokan Daging Beku Bulog Naik 300 Persen di Riau

PEKANBARU - Kepala Bidang Komersial Bulog Divre Riau-Kepri Hendra Gunafi Senin (21/5/2018) meny

Selasa,22 Mei 2018 - 01:23:39 WIB

Revisi Perda Pajak Pertalite Provinsi Riau Sudah Ditandatangi Mendagri

PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya menyetujui revisi Peraturan Daera


BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI