• Follow Us On : 

Rp3,5 Miliar Retribusi Tahunan Pemko Dumai Terancam Hilang


Redaksi | Sabtu,19 Agustus 2017 - 00:11:27 WIB
Dibaca: 595 kali 
Rp3,5 Miliar Retribusi Tahunan Pemko Dumai Terancam Hilang Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, Said Effendi

DUMAI (Wahanariau) - Satu kewenangan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dipangkas yaitu izin gangguan atau HO, menyusul terbit Permendagri 19/2017 tentang pencabutan aturan mengenai izin HO.

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Dumai Said Effendi di Dumai, mengatakan pencabutan kewenangan izin HO ini akan diterapkan Senin (21/8/2017) pekan depan dan Dumai berpotensi kehilangan Rp3,5 miliar dari retribusi tahunan.

"Kewenangan pemerintah daerah melayani perizinan gangguan lingkungan atau HO dicabut, dan dumai berpotensi kehilangan pemasukan dari retribusi tahunan sekitar Rp3,5 miliar," ucap Said, Jum'at (18/8/2017)

Dikatakan, DPTSP sebelumnya berwenang melayani 84 perizinan, dengan potensi pemasukan keuangan daerah terbanyak dari izin mendirikan bangunan (IMB) sementara, HO dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Pencabutan pelayanan izin gangguan HO ini, lanjutnya, juga diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri dan ditembuskan ke pemerintah daerah, selanjutnya untuk dilakukan sosialisasi.

"Kebijakan ini nantinya juga akan kita sosialisasikan ke masyarakat umum, dan bagi usaha yang sudah memiliki Ho tidak perlu lagi melakukan perpanjangan perizinan," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, Pemerintah Dumai melalui DPMPTSP hingga Agustus 2017 sudah menerbitkan 1.179 lembar perizinan diajukan masyarakat dan pelaku usaha dengan realisasi penerimaan keuangan daerah sekitar Rp700 juta.

Adapun berbagai jenis perizinan menjadi kewenangan DPMPTSP Dumai, misalnya, izin racun api, surat izin praktek dokter, izin usaha jasa kontruksi, tanda daftar perusahaan, minuman alkohol, tanda daftar usaha pariwisata dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan serta lainnya.

Diketahui, pencabutan kewenangan izin Ho daerah merupakan upaya pemerintah memberikan kemudahan berusaha yang selama ini sering menjadi hambatan dalam proses perizinan dan merupakan amanah Presiden Jokowi. (rdk/ant)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Rabu,15 Agustus 2018 - 00:28:28 WIB

More than 400 IT Professionals Joined CLOUDSEC Hong Kong 2018

CHINA - 14 August 2018 - More than 400 professionals from Hong Kong and Macau today joined CLOUDSEC

Rabu,15 Agustus 2018 - 00:22:40 WIB

Avnet Memperluas Jaringan dengan Microchip

Dinobatkan sebagai Mitra Pemasaran Global bagi Microsemi Portfolio   PHOENIX - 14 AGUSTUS 201

Selasa,14 Agustus 2018 - 00:01:23 WIB

Sihuan Pharmaceutical’s Self-Developed Innovative Oncology Drug Pirotinib Commenced Phase II Clinical Trial in China

Led by Top Oncologist Professor Wu Yilong Expected to Commence Phase III Clinical Trial in 2H2019. D

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI