• Follow Us On : 

Ini Tanggapan Pakar Hukum UR Soal Reward untuk Pelapor Peredaran Narkoba


Redaksi | Minggu,27 Agustus 2017 - 16:44:31 WIB
Dibaca: 162 kali 
Ini Tanggapan Pakar Hukum UR Soal Reward untuk Pelapor Peredaran Narkoba

PEKANBARU (Wahanariau) - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Riau DR. Erdianto Effendy mengisyaratkan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang melaporkan adanya peredaran dan pemakaian narkoba sebagai upaya memotivasi mereka berani melaporkan kejahatan tergolong "exstraordinary crime" itu.

"Penyalahgunaan narkotika dinilai sebagai kejahatan luar biasa dan pemberantasannya diperlukan cara-cara yang luar biasa oleh karena itu diperlukan perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau dikenal whistle blower itu," kata Erdianto Effendy di Pekanbaru, Ahad (27/8/2017)

Pendapat demikian disampaikannya terkait Indonesia kini berada pada situasi dan kondisi darurat narkoba sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan keterlibatan semua pihak dan anggota masyarakat.

Menurut Erdianto, perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistle blower) diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 yang dibutuhkan dalam perkara tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Ia mengatakan tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam SEMA disebutkan, whistle blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

"Tindakan ini dibutuhkan karena peredaran narkotika sudah sampai ke pedesaan, dan jarang ada yang berani melapor. Tanpa dukungan masyarakat, Polri dan BNN tidak dapat berbuat lebih banyak lagi," katanya.

Apalagi extraordinary crime adalah kejahatan tingkat tinggi, kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana hingga akan sangat susah membongkar kasusnya.

Erdianto menekankan pula pemberian "reward" agar dapat ditingkatkan, tetapi harus diiringi "punishment" atau penghukumam yang juga setara jika aparat terlibat narkoba.


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : redaksi.wahanariau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Jumat,03 Februari 2017 - 19:03:38 WIB
*SUDUT PANDANG

Memilih Sekda Definitif Bersih Dari Persoalan Hukum

WAHANARIAU - Menentukan Sekretaris Daerah (Sekda) pada hakekatnya adalah hak mutlak seorang Kepala D

BERITA LAINNYA
Rabu,20 September 2017 - 11:01:01 WIB

H Mariyanto Pimpin Paripurna Pengesahan Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018

INHIL - Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Nomor 5 Tahun 201

Selasa,19 September 2017 - 10:59:02 WIB

Bikin Bingung, LPJ APBD 2016 Pemkab Inhil Dipertanyakan

INHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), khususnya Fraksi Partai Keban

Jumat,15 September 2017 - 10:56:30 WIB

Fraksi Demokrat Duga Banyak Perusahaan di Inhil Tidak Bayar Pajak

INHIL - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inhil, menduga banyak pengusaha dari


BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI