Hingga Kini Pemkab Meranti Tidak Punya Sentra Perdagangan Kelapa

Hingga Kini Pemkab Meranti Tidak Punya Sentra Perdagangan Kelapa

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sangat membutuhkan sentra perdagangan kelapa dan hasil bumi petani setempat guna menghindari sistem kartel yang merugikan masyarakat.

"Hingga kini Meranti tidak punya sentra perdagangan hasil bumi khususnya kelapa, mereka menjual ke tengkulak," kata Bupati Meranti Irwan, dilansir Antarariau, Kamis (19/10/2017).

Irwan menjelaskan akibat tidak adanya sentralisasi penampungan hasil perkebunan khususnya kelapa oleh Pemerintah RI, ini memicu terjadinya permainan oleh kartel besar Malaysia bekerja sama dengan para tengkulak sehingga menyebabkan harga beli kelapa terus jatuh.

Akibat ulah kartel harga kelapa yang harusnya bisa dijual Rp2.500 hingga Rp2.900 perbutir hanya dihargai oleh tengkulak Rp1.500 perbutir.

Sementara jelas Irwan harga pasar dan jual kelapa di Batu Pahat, Malaysia masih tinggi. Hal ini tentu merugikan petani dan menyulitkan ekonomi masyarakat di Kepulauan Meranti tidak bisa menikmati hasil yang semestinya.

"Ini terjadi akibat adanya kartel yang dibuat oleh pengusaha Malaysia yang bekerjasama dengan para tengkulak yang ada di Meranti. Bisa dibuktikan contohnya, jika petani menjual langsung dapat dipastikan sesampai di Batu Pahat akan ditolak karena tidak mendapat izin dari pengusaha yang ada di Malaysia (Fama)," tuturnya.

Berita Lainnya

Index