• Follow Us On : 

Pemko Dumai Abaikan UKL dan UPL Demi Restribusi IMB Rp138 Juta


Redaksi | Kamis,09 November 2017 - 13:06:27 WIB
Dibaca: 505 kali 
Pemko Dumai Abaikan UKL dan UPL Demi Restribusi IMB Rp138 Juta IST

DUMAI - Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kota Dumai menilai ada kejanggalan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Platinum di Jalan Patimura Kota Dumai. Pemerintah dinilai mengabaikan lingkungan demi meraih restribusi IMB.

“Usaha yang berkemungkinan memiliki hubungan dengan lingkungan memerlukan pembuatan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagai syarat pendirian suatu usaha.” Tegas Hendra Gunawan Sekretaris GNPK RI Kota Dumai Kamis (9/11/2017).

Amanah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bahwa setiap jenis usaha dan kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL, wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL)

“Kami menilai Pemko Dumai mengabaikan lingkungan untuk mengejar Restribusi daerah. Walikota harus segera memanggil Instansi terkait untuk mendudukkan persoalan ini.” Kata Hendra

Lanjutnya, kami menduga ada main mata antara pemilik hotel dengan Instansi terkait yang mengeluarkan IMB. Seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebelum mengeluarkan IMB jangan malah beradu argumen untuk mempertahankan keputusannya masing-masing. Sebab dalam PP Nomor 27 Tahun 1999 sudah jelas UKL UPL wajib sebelum dikeluarkannya IMB.

Dan sesuai PP tersebut UKL UPL tujuannya untuk membuat perusahaan tetap bisa berjalan sejalan dengan lingkungan tanpa harus mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan.

Ironisnya Pemerintah Kota Dumai justru mengabaikannya. Hanya karena suatu usaha sudah membayar restribusi IMB. Hanya karena sudah membayar restribusi sebesar Rp138 Juta dokumen lingkungan terabaikan.

“Buktinya Pemerintah Kota Dumai melalui Satpol PP membuka segel bangunan Hotel Platinum Dumai yang jelas belum mengantongi UPL UKL. Ada apa?” Tanya Hendra

Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa untuk membangun suatu gedung atau kegiatan usaha, terlebih dahulu harus dilengkapi Amdal, UKL-UPL, atau SPPL untuk selanjutnya diterbitkan izin lingkungan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

"Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1 Miliar dan paling banyak Rp3 Miliar," bunyi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 109

Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dumai Satrio Wibowo membenarkan bahwa IMB tidak bisa dikeluarkan tanpa dokumen Amdal atau UPL UKL. “UPL UKL wajib, UPL UKL diterbitkan dahulu baru IMB.” Pungkasnya. (cmb)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Selasa,18 Juli 2017 - 14:50:57 WIB

Pemko Dumai Distribusikan Rastra di Bukit Kapur

DUMAI (WAHANARIAU) - Pemerintah Kota Dumai akhirnya mulai membagikan jatah beras sejahtera tahun 201

Rabu,26 April 2017 - 20:46:25 WIB
Diduga Tak Miliki Saluran Pembuangan Air

PT IBP Hancurkan Tembok Pembatas, Dugaan Serobot Aset Pemko Dumai Mulai Terungkap

DUMAI - Adanya dugaan penyerobotan Aset Pemerintah Kota (Pemko) Dumai yang dilakukan oleh PT. Inti B

Jumat,03 Februari 2017 - 23:37:59 WIB
Hasil Verifikasi APBD 2017 Pemprov Riau

Pemko Dumai Bingung Antara Bayar Utang atau Rasionalisasi

DUMAI (WAHANARIAU) - Hasil verifikasi yang sudah diterima Pemerintah Kota (Pemko) Dumai sesuai

Rabu,16 Agustus 2017 - 15:15:58 WIB

Pacu Program Smart City Madani, Pemko Pekanbaru Minta 2.333 Kuota CPNS ke MenPANRB

PEKANBARU (Wahanariau) - Beberapa tahun belakangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memoratorium pe

Selasa,05 Juni 2018 - 02:08:30 WIB

Pemko Dumai Raih Predikat WTP Perdana dari BPK RI

DUMAI - Pemerintah Kota Dumai tahun ini meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeri

Jumat,25 Mei 2018 - 13:43:06 WIB

Pemko Pekanbaru Revisi Usulan Formasi CPNS 2018

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru merevisi usulan formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri

BERITA LAINNYA
Senin,24 September 2018 - 19:36:37 WIB

Bertindak Sebagai Inspektur Upacara, Suyatno Puji BPN Rohil

BAGANSIAPIAPI - Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno AMp bertindak selaku pembina upacara pada perin

Senin,24 September 2018 - 03:02:25 WIB

Hong Kong Launches First High Speed Rail Service

Fast train link puts Hong Kong within easy reach of cities across China CHINA - Media OutReach

Minggu,23 September 2018 - 02:59:07 WIB

Hong Kong’s Housing Challenges Under The Spotlight at The Hong Kong Institute of Surveyors Annual Conference 2018

Guest of honour Dr Raymond So Wai-man addresses more than 300 industry leaders on the theme: "D

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI