TEMBILAHAN - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudaayaan RI tentang program "full day school" (sekolah sehari penuh) selama lima hari dalam sepekan mulai hari Senin sampai dengan Jumat pada dasarnya merupakan optional dan cukup menyesuaikan.
"Jika ada sekolah yang sudah menerapkan silahkan dilanjutkan, jika tidak diterapkan juga tidak dipermasalahkan," ujar Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Dani M Nursalam di Tembilahan, Selasa, (31/10/2017)
Dani menyebutkan, tidak ada masalah terkait program tersebut, karena pemerintah pusat tidak mewajibkan bagi setiap sekolah, artinya pihak sekolah tetap diberikan ruang untuk mengkaji keefektifan program tersebut.
"Yang jelas kita tetap mendukung setiap kebijakan karena jelas ada tujuannya, seperti program full day school yang dinilai cukup efektif untuk pembentukan karakater siswa," ucapnya.
Meski demikian, sekolah tetap wajib mengkaji ulang imbas dari penerapan program itu sendiri, sejauh mana keefektifannya hingga dampak yang akan ditimbulkan.
Ketua DPC PKB Inhil ini menilai, program pemangkasan hari belajar siswa yang digagas Mendikbud tersebut tidak berdampak baik terhadap berbagai bentuk pendidikan informal dan nonformal yang pada umumnya juga sangat berperan dalam membentuk karakter siswa.
Apalagi di Inhil sudah banyak sekali berkembang pendidikan informal seperti madrasah diniyah, taman pendidikan Al Quran dan lain sebagainya. Anak-anak belajar ilmu umum dipagi hari dan belajar agama di sore hari. Hal ini membuktikan bahwa anak anak juga sangat memerlukan pendidikan tersebut, bukan hanya pendidikan umum saja.
"Untuk itulah dikaji kembali evektifitasnya kegiatan pendidikan yang sudah ada, jika gaya pendidikan yang lama dinilai sudah berjalan baik dan jelas manfaat yang dihasilkan, maka tidak perlu ada perubahan," sarannya.
