• Follow Us On : 

Ini Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Inhil Terhadap RAPBD 2018


Dedek Pratama | Senin,20 November 2017 - 00:36:46 WIB
Dibaca: 211 kali 
Ini Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Inhil Terhadap RAPBD 2018

TEMBILAHAN - DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan III tahun sidang 2017, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati tentang nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018, Senin (20/11/2017) malam.

 

Rapat paripurna yang digelar di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD DR Mariyanto didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya, yakni DR Ferryandi dan DR Syahruddin.

 

 

Tampak hadir Bupati diwakili Sekda H Said Syarifuddin, sejumlah anggota DPRD dan pejabat di lingkungan Pemkab Inhil dan Sekretariat DPRD.

 

 

Pada kesempatan tersebut masing-masing fraksi, yang terdiri dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Plus dan Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) melalui juru bicaranya menyampaikan pemandangannya.

 

 

Seperti Fraksi PKB, yang menyoroti keterlambatan penyampaian RAPBD tahun anggaran 2018 dari peraturan dan ketentuan yang semestinya.

 

 

"Penyampaian RAPBD tahun anggaran 2018 semestinya disampaikan ke DPRD akhir bulan bulan September tahun 2017, sementara penyampaian RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2018 disampaikan tanggal 20 November 2017. Pertanyaan dari Fraksi PKB, akankah Kepala Daerah menerima sanksi," ujar juru bicara Fraksi PKB, Herwanissitas.

 

 

Sedangkan Juru Bicara Fraksi PPP, Adi Candra dalam penyampaiannya menyatakan setelah mencermati uraian APBD tahun 2018, Fraksi PPP meminta kepada semua pihak agar cermat dalam pembahasan Ranperda tentang APBD tahun 2018 agar ke depan semua program yang telah terencana dapat direalisasikan dan benar-benar untuk kepentingan rakyat demi masyarakat Inhil yang gemilang.

 

 

Kemudian, Juru Bicara Partai Demokrat, Muslim berharap setelah disahkan dan disetujuinya Ranperda ini menjadi Perda tentang APBD tahun 2018, Pemerintah harus segera melaksanakan dan merealisasikan anggaran, jangan menunda-menunda.

 

 

"Karena penundaan pelaksanaan anggaran akan berimplikasi pada minimnya serapan anggaran dan berpotensi terjadi keterlambatan pengajuan Perubahan APBD 2018, yang pada akhirnya rakyat tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sebagaimana mestinya," terangnya.

 

 

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi GBAK, Sumardi menyampaikan kepada Badan Anggaran agar dapat melakukan pembahasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Inhil tahun 2018.

 

 

Kepada para Konsituen di seluruh penjuru Kabupaten Inhil, lanjut Sumardi, bilamana telah menyampaikan aspirasi atau usulan dan tidak dapat ditampung di dalam APBD Kabupaten Inhil tahun 2018, diharapkan agar dapat memakluminya.

 

"Mudah-mudahan pada anggaran yang akan datang dapat kami perjuangkan dan jikalau memang sudah tertampung di dalam APBD tahun 2018, itu tidak lain dan tidak bukan sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi kami memperjuangkan masyarakat Kabupataen Inhil. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kita semua senantiasa mendapat Rahmat dan Ridho dari Allah SWT," imbuhnya. (Dex)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Jumat,13 Oktober 2017 - 10:19:53 WIB

Terkendala Masalah Administrasi, Pembangunan Balai Nikah Kemenag Riau Baru Mencapai 14,95 Persen

PEKANBARU - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menyatakan pengerjaan fisik proyek pemban

Kamis,16 Maret 2017 - 14:32:48 WIB

HIV/Aids di Pekanbaru Meningkat, Kesadaran Masyarakat Dinilai Kurang 

PEKANBARU (WAHANARIAU) -- Kasus HIV dan Aids di Pekanbaru terus mengalami peningkatan. Tapi, tingkat

Jumat,25 Agustus 2017 - 16:10:50 WIB

Ini Penjelasan Legislator Riau Soal Mobil Dinas Belum Dikembalikan

PEKANBARU (Wahanariau) - Hingga saat ini Anggota DPRD Riau masih belum mengembalikan kendaraan dinas

Rabu,20 September 2017 - 02:34:05 WIB

MUI Tidak Akan Keluarkan Fatwa Soal PKI, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA - Setiap tahun isu mengenai kebangkitan komunisme dan PKI selalu saja muncul. Sehingga tak j

Sabtu,12 November 2016 - 15:22:17 WIB

Minimnya Pasokan, Sebagian Masyarakat Sungai Lokan Tak Nikmati Aliran Listrik

INDRAGIRI HILIR, Wahanariau -- Disebabkan oleh minimnya pasokan, sebagian masyarakat Desa Sungai Lok

Senin,22 Mei 2017 - 08:11:41 WIB

Pagi Ini Suparman Mulai Bertugas Sebagai Bupati Rohul

PASIR PANGARAIAN - H. Suparman S.Sos, M.Si, pagi ini Senin (22/5/2017) akan mengawali tugasnya sebag

BERITA LAINNYA
Sabtu,17 Februari 2018 - 13:56:09 WIB

Putri Elvy Sukaesih Patungan Rp 200 Ribu Perorang Buat Beli Sabu

JAKARTA - Putri Elvy Sukaesih, Dhawiya Zaida, disebut patungan untuk membeli sabu buat dikonsum

Sabtu,17 Februari 2018 - 13:49:56 WIB

Dhawiya Putri Elvy Sukaesih Jadi Tersangka Kasus Sabu

JAKARTA - Putri Elvy Sukaesih, Dhawiya Zaida, menjadi tersangka terkait kasus sabu. Polisi

Jumat,16 Februari 2018 - 21:31:13 WIB

Isu BPJS Guru Bantu Riau Juga Diduga Sarat Muatan Politik

PEKANBARU - Belum selesai isu mutasi Kepala Sekolah (Kepsek) yang disebut sarat kepentingan pol


BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI