• Follow Us On : 

Ternyata, Bupati Bisa Tak Terima Gaji dan Tunjangan 6 Bulan karena Lambat Serahkan RAPBD 2018 ke DPRD Inhil


Dedek Pratama | Rabu,22 November 2017 - 01:02:32 WIB
Dibaca: 109 kali 
Ternyata, Bupati Bisa Tak Terima Gaji dan Tunjangan 6 Bulan karena Lambat Serahkan RAPBD 2018 ke DPRD Inhil

TEMBILAHAN- Tidak hanya penyampaian Rancangan APBD Perubahan Inhil 2017 yang terlambat disampaikan Pemkab, Ranperda APBD 2018 juga terlambat disampaikan ke DPRD Inhil.

Hal tersebut membuat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Inhil mempertanyakan keseriusan Pemkab Inhil.Seperti yang disampaikan Juru Bicara F-PKB Inhil, Herwanissitas saat rapat paripurna ke-10 masa persidangan III, Senin (20/11/2017) malam, bahwa sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , disampaikan pada pasal 32 ayat ( 2 ) huruf n.

Dimana dalam pasal tersebut berbunyi Kepala Daerah tidak mengajukan Ranperda APBD kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maka hak keuangan tidak dibayarkan selama enam bulan.

Yang mana dikatakannya, hak keuangan itu meliputi seluruh hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan Kepala Daerah.

''Kalaulah kita maknai mengajukan sesuai waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ini diatur oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, disampaikan bahwa Penyampaian Ranperda tentang APBD kepada DPRD Paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah,'' jelas pria yang akrab disapa Sitas itu.

Maka, dikatakannya, makna pengertiannya adalah bahwa Penyampaian RAPBD 2018 semestinya disampaikan ke DPRD akhir bulan sembilan atau akhir bulan September Tahun 2017.

''Sementara penyampaian RAPBD Inhil 2018 disampaikan pada 20 November 2017, pertanyaan dari F-PKB, akankah Kepala Daerah menerima sanksi dengan pemotongan gaji dan tunjangan lainnya selama 6 bulan, mohon penjelasan,'' tegasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhil, Said Syarifuddin menerangkan bahwa Pemkab Inhil dengan dukungan semua pihak telah berupaya agar jadwal penyusunan APBD tahun anggaran 2018 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Namun masih terdapat jadwal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

''Untuk itu kita berharap agar hal ini tidak menyebabkan terjadinya sanksi baik terhadap Pemerintah maupun Pimpinan Daerah berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2017,'' jawab Said Syarifuddin. (Dex)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Minggu,08 Oktober 2017 - 14:34:11 WIB

Bupati Inhil Hadiri Grebeg Suro 2017 Di Kecamatan Kempas

  KEMPAS-Bupati Inhil HM Wardan menghadiri peringatan Gema Muharram dalam rangka menyambut Tahu

Sabtu,07 Oktober 2017 - 14:31:20 WIB

Sekda Inhil Pimpin Rapat Persiapan MTQ Kabupaten Ke 47

  Tembilahan - Pemerintah kabupaten Indragiri hilir akan melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran

Jumat,06 Oktober 2017 - 14:28:25 WIB

Bupati Inhil Lantik Kadisdukpencapil

  Tembilahan - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan melantik Kepala Dinas Kepend


BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI