• Follow Us On : 

DPRD Rohil Bersama Tim Monitoring Bahas Sengketa Pilpeng


Redaksi | Minggu,17 September 2017 - 17:45:14 WIB
Dibaca: 97 kali 
DPRD Rohil Bersama Tim Monitoring Bahas Sengketa Pilpeng

ROHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir bersama tim monitoring membahas sengketa Pemilihan penghulu (Pilpeng) tingkat kabupaten Rohil, beserta Bagian hukum Sekdakab dan Inspektorat Rohil terkait penyamaan persepsi dan pandangan terhadap Peraturan bupati (Perbup).

Anggota fraksi PPP DPRD Perwedissuwito menjelaskan dari hasil hearing pembahasan sengketa pilpeng di ruang rapat utama gedung DPRD Rokan Hilir beberapa waktu lalu menjelaskan, komisi-komisi rekomendasikan kepada Pemkab Rohil agar melakukan penyamaan persepsi dan pandangan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) nomor 9 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan Pemilihan Pengulu tahap II tahun 2017.

Sebab kata Perwedissuwito saat dikonfirmasi Jumat (15/09/2017) kemarin, memaknai itu Perbup nomor 9 tahun 2017 ada yang berbeda antara satu panitia kepenguluan.

"Seleksi calon datuk penghulu di kepenguluan Sungai Tapah berdasarkan Perbup calon mesti berbadan sehat dan tidak mengkomsumsi narkoba dibuktikan dengan tes kesehatan," jelasnya mencohtohkan.

Lanjutnya, tes kesehatan harus meliputi pemerikasaan mata dimana salah satu calon diketahui buta warna (merah dan hijau) dan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan meskipun didalam surat keterangan kesehatan dinyatakan memenuhi syarat mengikuti pilpeng.

"Kami meminta kepada panitia dan tim monitoring berkonsultasi keahli nya agar menafsirkan surat keterangan kesehatan itu jangan nantinya merugikan bakal balon," tuturnya

Tambahnya, berdasarkan peraturan yang ada bagi calon pengulu dari tenaga honor, pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga kontrak harus melampirkan surat pengunduran diri yang dikeluarkan Bupati Cq Badan Kepegawaian daerah sementara calon pengulu tersebut adalah pegawai honor komite sekolah itu termasuk atau tidak yang dimaksud Perbup tersebut mohon dikonsultasikan keahlinya.

"Hal seperti itu harus perjelas karena aturan pengunduran dari tenaga honor sudah dijelaskan dalam Perbup, tetapi pegawai honorer komite sekolah apakah hal itu termasuk yang dijelaskan dalam Perbup dan harus dikonsultasikan keahlinya," jelasnya.

Menurutnya, seperti kasus di penguluan Kasang Bangsawan dimana BPkep Kasang Bangsawan dan panitia monitoring melakukan pergantian antar waktu (PAW) disebabkan terjadi sengketa mengenai status pegawai honorer salah satu calon pengulu.

"Panitia Pilpeng sebelumnya salah seorang calon beranggapan terdaftar sebagai tenaga honor dan tak ada melampirkan surat pengunduran diri sebagai pegawai honor daerah," tutupnya. (Jul)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Minggu,23 Juli 2017 - 19:34:17 WIB

Ketua DPRD Inhil Harapkan Hasil Assesment Diterapkan Secara Konsisten

INHIL - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), H Dani M Nursalam berharap agar hasil assesment

Kamis,01 Juni 2017 - 01:41:03 WIB

Komisi III DPRD Inhil Pinta Pemkab Segera Lunasi Hutang

TEMBILAHAN -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih tepatnya bagian Komisi III meminta Pe

Selasa,21 November 2017 - 01:05:10 WIB

Tanggapi Pidato Pengantar Bupati, Fraksi-fraksi DPRD Inhil Soroti Sarana Pendidikan yang Tak Memadai

TEMBILAHAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Riau menggelar rapat paripurna ke-10 masa p

Minggu,21 Mei 2017 - 01:02:42 WIB

DPRD Inhil Dukung Penuh Kebijakan Pemkab Inhil Tutup Tempat Hiburan Selama Ramadhan

TEMBILAHAN - Terkait dengan akan ditutupnya tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan oleh Pem

Selasa,22 Agustus 2017 - 22:13:35 WIB

Kabag Umum Pimpin Hadang Massa Forum Gerak di DPRD Bengkalis

BENGKALIS (Wahanariau) - Terjadinya penghadangan aksi damai yang dilakukan oleh MPC PP Bengkalis, te

Rabu,18 Januari 2017 - 15:29:23 WIB

Pengacara Mangkir, Sidang Perdana Ketua DPRD Bengkalis Ditunda

PEKANBARU (WAHANARIAU) - Sidang perdana perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana bantuan sosial

BERITA LAINNYA
Senin,15 Januari 2018 - 13:15:56 WIB

PWI Dumai Bentuk Koperasi Kata Pena Sejahtera

DUMAI - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Dumai Kambali mendorong anggota untuk mandiri dalam

Minggu,14 Januari 2018 - 14:11:55 WIB

Walikota Bersama GM Resmikan Lapangan Tembak Pertamina RU II Dumai

DUMAI - Walikota Dumai bersam GM Pertamina Refenery Unit (RU) II Dumai meresmikan lapangan tembak (L

Jumat,12 Januari 2018 - 23:33:24 WIB

Meriahkan HPN 2018, PWI Riau Gelar LKTJ Raja Haji Ali Kelana

PEKANBARU - Dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2018, Persatuan Wartawan Indonesia (PW


BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI