ROHIL - Pemerintah kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) atau gabungan komisi di Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil mengadakan rapat membicarakan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Rokan Hilir untuk perubahan Tahun 2017.
"Rapat dari pagi sampai sore membicarakan APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk perubahan tahun 2017 dari poin poin tersebut, melihat kondisi keuangan daerah secara rinci kita meminta kewajiban Daerah untuk diselesaikan tahun 2017, kewajiban itu adalah termasuk hutang- hutang pemerintah Daerah antara lain dengan pihak ketiga," kata ketua Banggar Darwis Syam, Selasa (24/10/17) di Gedung DPRD Rohil usai rapat.
Ia menjelaskan, tadi pemerintah Daerah kabupaten Rohil mengatakan Hutang tahun 2016 masih ada Rp78 Miliyar, yaitu dari Rp353 milyar tinggal Rp78 milyar. Kemudian kita minta Gaji dan Tunjangan PNS, sudah dibayar sekarang sampai bulan mei tahun 2017.
"Ada kewajian pemerintah Daerah untuk membayar Gaji dan tunjangan sekitar tujuh bulan lagi sampai Desember 2017, masalah Gaji dan tunjangan PNS, termasuk honorer tidak boleh di bayar tahun depan, harus dibayar tahun ini," ujarnya.
Selanjutnya, Banggar DPRD Rohil meminta untuk mendata Gaji Honorer yang sudah dibayar juga sampai bulan Mei 2017, kita minta hitung sampai Desember 2017, tinggal tujuh bulan lagi, jumlah Honorer sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) Orang.
"Dana Alokasi kepenghuluan, ada hutang 2016 sebesar 41 Milyar, sedangkan dana alokasi kepenghuluan Tahun 2017 ini adalah membayar honorer di kepenghuluan,RT, RW dan kewjiban kepenghuluan lainnya," ungkap Darwis Syam.
Tambahnya, asumsi melalui KUA-PPAS yang disampaikan Wakil Bupati terjadi penurunan dari pendapatan semula Rp1.799.526.292.400 menjadi Rp1.767.894.688.757,23 ada penurunan sebesar Rp31,63 Milyar tapi yang paling besar penurunan pendapatan terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak, semula Rp927 Milyar sekian menjadi Rp739 Milyar ada penurunan sebesar Dari DBH dan bukan pajak itu sebesar Rp187,46 Milyar.
"Selama ini kita yang getar turun itukan dari Migas tapi ada getar dari DBH pajak perkebunan, selain Migas ada Rp50 Milyar, jadi kita mendalami data karena yang biasa turun itu dari migas dan sektor pajak terjadi penurunan angka pendapatan kita," jelasnya.
"APBD Perubahan ini kita ingin menyelesaikan semua kewajiban hutang daerah, bukan hanya hutang pihak ketiga tapi juga PNS dan honorer," katanya.
Darwis syam menambahi, Pemda Rohil mungkin belum siap berapa data Honorer, tadi ada beberapa tidak sinkron, pemerintah Daerah oleh pak sekda menjanjikan rapat selanjutnya sumber atas nama pemerintah Daerah angkanya sebanyak 13.000 orang yang terdiri dari honorer pendidikan, honorer departemen agama, honorer dinas.
"Kami minta data itu karena dasar untuk penganggaran dan dasar kita bisa menghitung hutang honorer, kemudian rapat ditunda dan dilanjutkan Hari kamis pagi baru pemda dapat mentotalkan," tutupnya. (Jul)
