• Follow Us On : 

Pejabat Gubernur dari Polri, Mendagri Mengaku Baru Minta Kapolri Siapkan Personil


Redaksi | Senin,29 Januari 2018 - 12:28:17 WIB
Dibaca: 415 kali 
Pejabat Gubernur dari Polri, Mendagri Mengaku Baru Minta Kapolri Siapkan Personil

JAKARTA - Mentri Dalam Negeri (Mendagri) mengaku baru sebatas memint Kapolri agar menyiapkan personil jika dimungkinkan bisa menjadi Pejabat Gubernur. Hal ini disampaikan Mendagri menanggapi pro dan kontra tentang penempatan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai Pejabat Gubernur.

“Tentu, permintaan menyiapkan personil, sudah lewat kajian dan telaah. Bahkan konsultasi dan koordinasi. Sebab tak mungkin saya sebagai Mendagri, mengeluarkan keputusan tanpa kajian, koordinasi dan konsultasi,” kata Tjaho sebagaimana dikutip laman Kemendagri, Ahad (28/1/2018).

Hal senada ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie pada kesempatan terpisah.

Ia menyebutkan, bahwa permintaan ke Kapolri untuk mengisi Penjabat Gubernur dari Perwira Tinggi (Pati Polri) baru sebatas usulan. Keputusan terakhir ada di Presiden, karena pengangkatan Penjabat Gubernur lewat Keppres.

“Usulan itu, bisa saja tidak jadi, karena keputusan akhir ada di tangan Presiden. Dan, sebagai pembantu tentu Mendagri perlu memberikan alternatif terbaik. Karena apapun stabilitas politik dalam negeri, jadi salah satu tanggung jawab Mendagri." Jelas Kapuspen Kemendagri Arief Mulya Eddie.

Terkait dengan permintaan personil Polri untuk mengisi posisi Pejabat Gubernur itu, Mendagri Tjahjo menjelaskan, dirinya selalu menelaah dulu dari sisi payung hukum, apakah dimungkinkan atau tidak.

Setelah itu, ia juga berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pejabat terkait lainnya, khususnya Menkopolhukkam, Kapolri dan Panglima.

Tjahjo menjelaskan dasar hukum utama terkait penunjukan Pejabat Gubernur adalah Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dalam Undang-undang ini disebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Payung hukum lainnya, kata Tjahjo, Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2), Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, saat ini Kementerian Dalam Negeri dihadapkan pada kebutuhan perlunya 17 penjabat gubernur karena ada hajatan Pilkada.

“Kebutuhan Kemendagri ada 17 Penjabat  Gubernur, yang tidak memungkinkan jika dipenuhi oleh unsur Kemendagri. Karena itu, kami meminta dua nama setara dengan eselon 1 atau pejabat utama ke Polri,” ungkap.

Tentu kata Tjahjo, pihaknya juga mengkaji UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Setelah memperhatikan UU Polri,  khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan juga Pasal 28, dimungkinkan bagi Polri untuk merespon permintaan dari Kemendagri.

Disebutkan pada pasal-pasal tersebut soal peran dan fungsi Polri yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah negara, dan juga jabatan di luar Polri yang dimungkinkan dijabat dengan penekanan penugasan dari Kapolri.

Mengenai pemilihan Tjahjo dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara agar Pejabat Gubernur dipilih berasal dari Polri, menurut Mendagri, hal itu sesuai kajian dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun internal Polri adalah daerah dengan potensi konflik.

“Atau dalam kata lain, dua provinsi itu punya tingkat kerawanan yang harus dicermati serius. Sehingga dimungkinkan hal tersebut dijabat oleh Perwira Polri,” tegas Tjahjo seraya menambahkan, sesuai Permendagri Nomor 1 tahun 2018 Pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa posisi penjabat dapat diisi oleh pejabat dari pusat dan daerah, sebagaimana surat permohonan dari Mendagri.

Sebagai penekanan komitmen, Mendagri Tjahjo Kumolo menjamin netralitas keberadaan kedua perwira tinggi Polri tersebut. Terutama  dalam mengawal proses Pilkada. Berkomitmen berlaku adil dan berjarak dengan semua kontestan dan melayani publik sebagaimana tugas kepala daerah. (rdk/skgi)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Jumat,26 Agustus 2016 - 22:44:34 WIB

Akom Sebut Gaji Pejabat Dipotong Saja, Hak Guru Jangan

JAKARTA (WR) - Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) meminta pemerintah tidak memotong anggaran untuk gu

Rabu,31 Januari 2018 - 21:25:24 WIB

Ini Tanggapan Presiden Terkait Pejabat Gubernur dari Polri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan tanggapan terkait kontroversi pencalonan

Rabu,11 Januari 2017 - 19:24:40 WIB

Tiga Pejabat dan Seorang Honorer di Riau Miliki Rekening Gendut

PEKANBARU (WAHANARIAU) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Riau Uung Abdul Syukur sebut ada

Minggu,27 Agustus 2017 - 18:00:12 WIB

Pemerintah Pastikan Tidak Akan Lindungi Pejabat Terkena OTT KPK

MALANG (Wahanariau) - Terkait dengan adanya pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh K

Kamis,09 Maret 2017 - 09:08:50 WIB

Kasus e-KTP, KPK Jadi Harapan Rakyat Bersihkan Pejabat Korup

JAKARTA (WAHANARIAU) -- Pakar hukum tata negara Refly Harun menduga banyak proyek di pemerintahan ya

Kamis,10 Mei 2018 - 01:08:35 WIB

Ini Pejabat Baru Kasi Pidsus dan Datun Kejari Kuansing

KUANSING - Kepala seksi Pidana Khusus (Pidsus) dan Kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negegara (Dat

BERITA LAINNYA
Selasa,23 Oktober 2018 - 19:49:02 WIB

Hong Kong Design Centre Announces Recipients of the 2018 DFA Design for Asia Awards and DFA Hong Kong Young Design Talent Award

203 Local and International Awardees Recognised for the Best of Design Excellence in Asia HONG KONG

Selasa,23 Oktober 2018 - 19:42:35 WIB

Cushman & Wakefield and USGBC Jointly Releases Green Financing Report on 2018 Greenbuild Event

Green Financing -- Greenlighting Green Investment into Green Real Estate   HONG KONG, CHI

Selasa,23 Oktober 2018 - 19:38:10 WIB

Asia Gold Industry Blue Chain Community GGT, Bit Forex Listing Today

SEOUL, KOREA - Media OutReach - October 23, 2018 - Goldlinks issued the gold communit

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI