• Follow Us On : 

Kini Bikin NPWP Bisa Tanpa KTP


Redaksi | Sabtu,07 April 2018 - 16:20:54 WIB
Dibaca: 840 kali 
Kini Bikin NPWP Bisa Tanpa KTP Ditjen Pajak Robert Pakpahan dan Ditjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan keterangan pers, di Aula Juanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (4/4/2018) lalu. (Foto: Humas Kemenkeu)

JAKARTA - Masyarakat diberikan kemudahan bagi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ingin segera memiliknya. Kini, syarat pembuatan NPWP dapat dilakukan tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika datanya sudah ada di Dukcapil.

Hal ini disampaikan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan saat menggelar konferensi pers bersama Dirjen Bea dan Cukai Heri Pambudi, Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Rabu (4/4/2018) lalu, sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI.

“Untuk memperoleh NPWP sekarang (diberikan) kemudahan syarat pendaftaran. (Untuk) Dokumen data diri sekarang mulai bertukar (menggunakan) basis data kependudukan (sehingga) jadi syarat (mempunyai) KTP ditiadakan. Kalau sudah ada data di Dukcapil tidak perlu KTP,” katanya.

Selain itu, jika sebelumnya Wajib Pajak (WP) hanya dapat mengajukan permohonan pendaftaran NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau secara online, menurut Robert, sekarang WP dapat melakukan pendaftaran WP Badan melalui Notaris yang ditunjuk oleh DJP.

Selanjutnya, lanjut Dirjen Pajak, bagi pengusaha yang ingin mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menggunakan virtual office sebagai tempat pengukuhan PKP, sekarang sudah bisa diproses bila kantor virtual tersebut memiliki ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha, terdapat kegiatan pengelolaan kantor virtual secara nyata oleh penyedia jasa kantor virtual dan penyedia jasa kantor virtual tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.

Mobile Tax Unit

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menambahkan, bahwa DJP juga menyediakan mobile tax unit dan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jakarta, Surabaya, Batam, Denpasar, dan Banyuwangi, serta piloting Kiosk Pajak untuk melakukan transaksi elektronik secara mandiri dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan ditempatkan di bank dan tempat umum (pusat bisnis).

“Sekarang juga dilakukan peningkatan akurasi penentuan WP yang diperiksa melalui penguatan analisis risiko dengan memanfaatkan data/informasi yang valid dan akurat,” jelas Dirjen Pajak.

Selain itu bekerja sama dengan Badang Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan program pemeriksaan untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Minyak dan Gas Bumi berbentuk pengembalian biaya operasi.

“Dulu DJP, BPKP, dan SKK Migas melaksanakan pemeriksaan sendiri-sendiri yang mengakibatkan WP diperiksa berkali-kali untuk objek dalam tahun buku yang sama. Dengan adanya pemeriksaan bersama ini, selain bermanfaat terhadap efisiensi pemeriksaan atas K3S, terdapat juga efisiensi pemeriksaan pada SDM dan biaya, yaitu auditor dari tiga instansi melebur menjadi satu tim,” jelas Robert.


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Minggu,27 Agustus 2017 - 18:42:36 WIB

''Maskapai Bikini'' Pramugarinya Harus Berseragam Sopan

JAKARTA (Wahanariau) - Tidak lama lagi, tepatnya pertengahan Desember tahun ini, maskapai Vietjet ya

Selasa,16 Agustus 2016 - 03:58:42 WIB
Polemik Parpor Ganda Menteri Archandra Tahar

Guru Besar Hukum Internasional UI : Pertama Kali di Indonesia, Arcandra Tahar Kini Tak Punya Negara.

JAKARTA (WR) - Arcandra Tahar baru saja diberhentikan dari posisi Menteri ESDM. Bak jatuh lalu terti

Selasa,19 Juli 2016 - 11:01:17 WIB

Gantikan Husni Kamil, KPU Kini Dipimpin Juri Ardiantoro

Wahanariau - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memilih Juri Ardiantoro sebagai ketua definitif mengg

Jumat,06 Januari 2017 - 14:18:49 WIB

Sidang Tilang Cara Baru Diyakini Hilangkan Pungli dan Calo

JAKARTA (WAHANARIAU) -- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pudjoharsoyo, optimistis penerapan si

Senin,08 Agustus 2016 - 11:01:38 WIB
Heboh Pengemis di Bandung

Dua Tahun 'Buntung', Kini Tangan Alexander Sudah Pulih Kembali

BANDUNG (WR) - Pengemis yang mengaku bernama Alexander (48) ditangkap Dinsos Kota Bandung karena pur

Jumat,28 Juli 2017 - 14:06:23 WIB

Perpres Direvisi, BIN Kini Punya Deputi Bidang Intelijen Siber

JAKARTA (WR) - Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan deteksi dini dan peringatan dini terhad

BERITA LAINNYA
Rabu,20 Februari 2019 - 02:15:54 WIB

D-EDGE Hospitality Solutions: The Marriage of Technology & Marketing

Born from the union of Availpro and Fastbooking, D-EDGE proposes a unique suite of technology soluti

Selasa,19 Februari 2019 - 23:43:40 WIB

Bawaslu Dumai Imbau Caleg Pindahkan APK

DUMAI - Bawaslu Kota Dumai mengimbau kepada seluruh partai politik dan calon legislatif (Caleg) agar

Kamis,07 Februari 2019 - 14:03:48 WIB

Bupati Inhil Resmikan Parit Basirah Jadi Kampung Nelayan

Bupati Inhil Resmikan Parit Basirah Jadi Kampung Nelayan

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI