• Follow Us On : 

INFOTORIAL

Dihadapan Presiden, Walikota Dumai Sampaikan Rencana Investasi Terkendala RTRW


Redaksi | Rabu,28 Maret 2018 - 15:58:24 WIB
Dibaca: 348 kali 
Dihadapan Presiden, Walikota Dumai Sampaikan Rencana Investasi Terkendala RTRW

JAKARTA –  Pemerintah Kota Dumai mempertanyakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau maupun Kota Dumai yang tak kunjung disahkan. Akibatnya, ratusan rencana investasi di Riau, termasuk di Dumai, tertunda bertahun-tahun terkendala RTRW tersebut.

Hal ini disampaikan Walikota Dumai Drs H Zulkifli As MSi dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Kerja Pemerintah (Rakerpem) mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, bertempat di Hall B3, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Zul As yang dipercaya mewakili kepala daerah Indonesia Bagian Barat menyebutkan, akar persoalan terhambatnya investasi tersebut yakni Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dalam salah satu pasalnya menyatakan dokumen Amdal baru bisa diterbitkan kalau sudah ada RTRW.

“Dalam arahannya, presiden mengharapkan agar izin investasi dipersingkat. Dari yang dulunya berhari-haru harus bisa dalam bilangan menit. Sementara saat ini kita diahadapkan pada realitas realisasi investasi kita yang tak bergerak akibat tak kunjung disahkannya RTRW itu,” kata Zul As usai pertemuan dengan presiden, sebagaimana dikutip dari Dumaiposnews dari Jpnn.

Masalah RTRW ini sebenarnya sudah dibahas mulai dari tingkat provinsi hingga kementerian koordinator di Jakarta. Baik Kemenko Ekonomi, Kementerian ATR, hingga Kemenkopolhukam. Namun sampai saat ini belum ada solusi kongkrit.

Khusus Kota Dumai, lanjut Zul As, sudah sejak tahun 2012 RTRW-nya mati.  Akibatnya, investor yang ingin berusaha di Dumai lari ke negara ke Kamboja, Vietnam, Thailand dan Malaysia. Ia mengungkapkan hampir sekitar Rp 30 Triliun rencana investasi tertunda dan sebagian diantaranya batal karena tidak mendapatkan kepastian.

Saat ini cukup banyak investor yang sudah antri ingin masuk. Mulai dari Korea, Jepang, Malaysia, hingga Singapura. Sebagian dari mereka sudah ada yang membeli lahan. Tapi usahanya belum bisa berjalan karena ketiadaan RTRW membuat yang berujung izin amdalnya tidak bisa diterbitkan.

“Itu baru di Dumai. Belum lagi Riau secara umum ada sekitar 400-an izin yang mangkrak. Alangkah lebih baik jika diberikan izin sementara agar investasi tetap berjalan dan bisa menggairahkan ekonomi daerah." ungkapnya.

Merespons keluhan Wako Dumai Zulkifkli, Presiden Ketujuh RI mengatakan yang berkaitan dengan Perpres, Permen, itu mudah dan bisa dicabut kapan saja. Sementara yang berkaitan dengan UU, itu memerlukan proses di DPR karena harus masuk prolegnas.

“Urusan yang berkaitan Perpres saya bisik-bisik ke menko bisa diselesaikan, tapi RTRW itu memang persoalan besar. Saya sudah tanya, Pak Wali, ini keluhan di Riau. Ini menyangkut Kemenhut dalam penetapan hutan dan prosesnya ada problem di situ,” jawab Jokowi.

Pada rapat kerja tersebut, presiden mengemukakan saat ini masih ada 42.000 regulasi yang membuat pemerintah tak bisa bergerak cepat. Mulai dari Undang-undang,  Perpres, PP, Permen dan turunannya hingga perda dan perwako atau perbub. Regulasi-regulasi seperti itu, kata presiden, jika dikaitkan dengan perubahan dunia yang sangat cepat, justru akan menjerat, tidak fleksibel dalam memutuskan kebijakan.

Dalam kaitan ini, daerah harus berani melakukan reformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha, iklim investasi. Dan tugas pemimpin di daerah harus melakukan serba cepat, serba singkat, serba online. Presiden Jokowi meminta agar semua syarat-syarat dipangkas, semua yang berkaitan urusan izin-izin semuanya dipangkas. Tidak boleh lagi yang bertele-tele.

Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah itu dihadiri Bupati/Walikota dan para Ketua DPRD se Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkom Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Infotorial/Humas)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Jumat,21 Juli 2017 - 14:46:23 WIB

Difasilitasi CCPIT, Pemkab Inhil Lakukan Ekspose Potensi Kelapa Dihadapan Perwakilan Provinsi Hainan, Tiongkok

  Jakarta - Dengan difasilitasi oleh China Council of Promotion of International Trade (CC

Sabtu,09 September 2017 - 13:58:56 WIB

Dihadapan Lebih Dari 20.000 Masyarakat, Bupati Wardan Sampaikan Pidato Pembukaan FKI Tahun 2017

  Tembilahan - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyampaikan pidato pem

Kamis,29 Maret 2018 - 15:20:58 WIB

Dihadapan Ribuan Pendemo, Sekdaprov Riau Sebut Pertamina Tak Pernah Berkonsultasi dengan Pemprov Soal Kenaikan Harga

PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menegaskan bahwa kenaikan harga ba

BERITA LAINNYA
Rabu,12 Desember 2018 - 02:06:54 WIB

Second Yidan Prize Summit Sets Forth Ideas for Educating for the Future

HONG KONG, CHINA - Media OutReach - 11 December 2018 - The second Yidan Prize Su

Selasa,11 Desember 2018 - 16:48:42 WIB

Amiruddin Dinilai Layak Jadi Sekda Kota Dumai

DUMAI - Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhammad Nasir resmi ditahan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK)

Selasa,11 Desember 2018 - 08:00:10 WIB

Abdul Wahid Serahkan Bantuan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Puskesmas Kota Baru Seberida

KERITANG - Kepedulian Abdul Wahid sebagai anggota DPRD Provinsi Riau terhadap kesehatan masyarakat p

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI