Presiden Jokowi Coret 14 Proyek Strategis Nasional

Presiden Jokowi Coret 14 Proyek Strategis Nasional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini memiliki 222 daftar proyek strategis nasional (PSN) plus 3 program tambahan yang nilainya lebih dari Rp 4.100 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, total daftar PSN berasal dari hasil evaluasi pemerintah pada kuartal I-2018.

Dari hasil evaluasi, Darmin bilang pemerintah memutuskan untuk mencoret 14 proyek dari daftar PSN yang nilainya Rp 246 triliun, dan terdapat tambahan 1 usulan PSN dan 1 program tambahan.

"Sehingga dari hitung-hitungan itu, di Kuartal I-2018 di-drop 14 proyek, nilainya Rp 264 triliun," kata Darmin.

Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), tercatat sebanyak 245 proyek ditambah 2 program tambahan. Penetapan 222 plus 3 program tambahan sekarang ini dikarenakan 14 proyek dicoret, lalu ada 10 proyek yang sudah rampung, dan 1 proyek tambahan dan 1 program tambahan.

Darmin mengatakan, 14 proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN ini antara lain proyek kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, proyek sistem penyediaan air minum air minum regional di Sumatera Utara, kemudian Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, lalu Kawasan Ekonomi Khusus Merauke.

Sedangkan dari hasil evaluasi kuartal I-2018, yang akan selesai pada kuartal III-2019 sebanyak 48 proyek. Proyek yang sudah dibangun namun belum beroperasi secara penuh sebanyak 94 proyek dan 1 program kelistrikan.

Kemudian, ada 86 proyek PSN dan 1 program tambahan yaitu industri pesawat terbang mulai konstruksi dan beroperasi di 2019.

Alasan pemerintah mengeluarkan 14 proyek dari daftar PSN karena seluruh proyek tersebut memang belum bisa direalisasikan.

"Perkembangannya berarti hampir tidak ada, itu bisa ada konstruksi nggak paling lambat Kuartal 3 2019. kalau menterinya bilang susah deh, sederhana sekali dan menurut kami cukup masuk akal karena ya pemerintahan silakan nanti pemerintahan berikutnya yang mengevaluasi lagi, yang sekarang ya sampai dengan ujung dari pemerintahan ini ya," tutup dia.

(dtk/dtk)

Berita Lainnya

Index