JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, besarnya gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengagetkan publik. Menurut dia, publik sangat menyoroti besarnya gaji yang diberikan negara kepada para tokoh tersebut.
"Publik tidak memperkirakan tunjangan (gaji) BPIP sampai di atas ratusan juta," kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/5/2018).
Dia yakin, para tokoh nasional yang menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP itu tidak pernah diinformasikan soal besaran gaji mereka.
Misalnya, kata dia, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden RI kelima, tentu sudah tidak pernah lagi memikirkan gaji.
"Apa pun beliau adalah mantan presiden. Jadi tidak dalam pikiran saya, Bu Mega dalam posisi diberitahu atau yang meminta karena sudah sangat tidak pada kelasnya," katanya.
Karena itu, Taufik mengaku saat ini tengah mencari siapa otak yang menyodorkan besaran gaji itu sehingga dijadikan sebuah kebijakan oleh presiden.
"Secara pribadi, saya masih husnuzan tokoh-tokoh yang ada di situ tidak tahu terhadap tunjangannya," katanya.
Namun, ujar Taufik, karena kemudian menjadi polemik, alangkah baiknya kebijakan tersebut ditinjau ulang saja. Apalagi, besaran penghasilan Dewan Pengarah BPIP itu di atas gaji Presiden Joko Widodo.
"Karena sekali lagi masa di atas gaji presiden," katanya.
Dia mengatakan, siapa pun presidennya maka gajinya harus paling tinggi dibanding lainnya. Karena itu, Taufik heran, kalau ada gaji direksi BUMN, gubernur BI apalagi BPIP, lebih besar dari presiden.
"Struktur gajinya harus distandarisasi. Jadi tidak seperti sekarang, tiba-tiba ini kaget dan seterusnya," katanya.
[Jpnn]
