Editorial

Angka Kemiskinan Di Inhil Menurun

Angka Kemiskinan Di Inhil Menurun
Potret Kemiskinan; Sumber: Internet

Inhil - Masyarakat Inhil sudah sepatutnya berbangga. Bagaimana tidak, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di 'Negeri Seribu Parit' mengalami penurunan.

Tingkat kemiskinan menurun cukup signifikan pada tahun 2017, menyentuh angka 7,70 persen dari total keseluruhan penduduk Inhil. Secara kuantitatif, jumlah masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan senilai Rp 368.134 adalah sebanyak 55,4 ribu jiwa.

Belenggu kemiskinan perlahan lepas dari sebagian besar masyarakat Inhil yang diindikasikan dengan tren penurunan angka kemiskinan. Tercatat, pada periode 2015 hingga 2017, terjadi penurunan angka kemiskinan dengan kisaran 0,1 hingga hampir 0,3 persen setiap tahunnya.

Meski tidak signifikan, tidak juga dapat dipungkiri penurunan angka kemiskinan ini merupakan sebuah pencapaian atas segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah.

Namun, yang jadi pertanyaan adalah tentang faktor apa yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Apakah benar penurunan angka kemiskinan terjadi berkat kebijakan di level daerah?, atau malah paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang berperan dalam pengentasan kemiskinan ini?.

Pengentasan masalah kemiskinan memang bukanlah suatu hal yang mudah. Kompleksitas permasalahan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya itu. Pemerintah selaku perancang dan pengambil kebijakan terus berupaya merumuskan paket - paket kebijakan terkait pengentasan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Beberapa kalangan menilai, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Inhil didominasi oleh bantuan sosial (bansos) Pemerintah Pusat melalui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).

Indikator keberhasilan dari bansos ini, tampak dari perubahan sikap dan perilaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang akan mengarah pada kemandirian dan adanya peningkatan produktivitas secara ekonomi.

Dampak riil penerapan program PKH adalah penerima telah menjadi pelaku usaha ekonomi produktif, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan.

Kendati demikian, tidak sedikit pula pihak yang berasumsi bahwa turunnya angka kemiskinan berasal dari bansos menggunakan dana anggaran daerah yang memiliki alur proses penekanan kemiskinan yang serupa pasca bansos diberikan.

Keduanya tidaklah salah, asumsi keberhasilan pemberian bansos terhadap penekanan angka kemiskinan itu, didasarkan pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang merangkak naik sejak memasuki tahun 2016 sampai 2017 dengan kisaran kenaikan senilai 1,8 sampai 2,02 persen per tahun.

Hal yang cukup perlu untuk diingat berbarengan dengan pencapaian pengentasan kemiskinan adalah standar kualitas hidup. Mesti ada treatment terhadap tingkat kualitas gizi, produktifitas daerah dan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhannya berimbang dengan penurunan angka kemiskinan.

 

Berita Lainnya

Index