• Follow Us On : 

Bahas APBD - P Tahun 2018, Pemkab Inhil Akan Sambangi Kemendagri


Dedek Pratama | Senin,01 Oktober 2018 - 21:33:52 WIB
Dibaca: 692 kali 
Bahas APBD - P Tahun 2018, Pemkab Inhil Akan Sambangi Kemendagri Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin

Tembilahan - Pemerintah Kabupaten Inhil dalam beberapa hari kedepan berencana untuk menyambangi Kementerian Dalam Negeri guna membahas persoalan keterlambatan pengajuan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD - P) tahun 2018.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin di kediaman dinasnya, Jalan Swarna Bumi, Tembilahan, Senin (1/10/2018) malam.

Sekda mengungkapkan, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil bersama DPRD Kabupaten Inhil akan mengajukan permohonan dispensasi atas keterlambatan usulan APBD - P Kabupaten Inhil tahun 2018 kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

"Kita sudah buat surat kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk minta dispensasi. Kita minta pada akhir Oktober sudah selesai lah APBD - P," ungkap Sekda yang sekaligus merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil.

Sekda menuturkan, keterlambatan pengajuan usulan APBD - P Kabupaten Inhil tahun 2018 disebabkan oleh banyaknya nilai rasionalisasi pada APBD tahun 2018 sehingga proses pembahasan membutuhkan waktu yang relatif panjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018, diungkapkan Sekda, tercantum batas waktu pengusulan APBD - P tahun 2018 pada salah satu klausul, yakni 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Peraturan tersebut, diakui Sekda, sedikit berbeda dari peraturan pada tahun - tahun sebelumnya yang tidak memberikan batas waktu pengusulan APBD - P dalam satu tahun anggaran.

"Berdasarkan aturan, semestinya paling lambat 30 September harus diusulkan (APBD - P). Namun, karena banyaknya rasionalisasi, membuat kita terlambat membahas," paparnya.

Sekda menuturkan, keterlambatan pengusulan APBD - P tahun 2018 tidak hanya dialami oleh Kabupaten Inhil, melainkan juga terjadi di beberapa daerah tingkat II (Dua) se - Provinsi Riau bahkan Provinsi Riau.

"Kebanyakan memang keterlambatan terjadi karena adanya perubahan aturan ini. Tapi kita segera ajukan dispensasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah. Mudah - mudahan mereka setuju, bisa kita laksanakan pada bulan Oktober ini (APBD -P, red)," pungkas Sekda.

Lebih lanjut, mengenai kemungkinan tidak diperolehnya persetujuan dispensasi dari Kementerian Dalam Negeri, Sekda mengatakan, dengan terpaksa APBD - P Kabupaten Inhil tahun 2018 tidak dilaksanakan.

"Kalau memang tidak setuju, terpaksa kita tidak melaksanakan APBD - P. Itu juga diperbolehkan. Jadi tidak wajib, APBN saja tahun ini tidak ada (APBN) perubahan," tandas Sekda. (Dex)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Minggu,21 Januari 2018 - 19:38:21 WIB

2018, Pemkab Inhil Dan DPRD Komit Bersama Tuntaskan Pembahasan Ranperda Yang Tertunda

Tembilahan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dan Dewan Perwakilan Rakyat

Senin,19 Februari 2018 - 12:47:38 WIB
INFOTORIAL

Walikota Pimpin Pembahasan Rancangan Perubahan RPJMD Kota Dumai 2016-2021

DUMAI - Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi memimpin langsung pembahasan rancangan perubahan Rencan

Rabu,03 Januari 2018 - 19:35:55 WIB

Masuki Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2018, DPRD Inhil Akan Mulai Bahas 8 Ranperda

Tembilahan - Memasuki masa persidangan 1 (satu) tahun sidang 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (D

Sabtu,18 Februari 2017 - 12:13:10 WIB

Kunker Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Sekretaris Negara, Bahas Masalah Ketenagakerjaan dan Sengketa Lahan

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris D

Jumat,09 Maret 2018 - 12:00:58 WIB

Bapenda Bengkalis Gelar Rapat Pembahasan Perbup Tentang Perubahan Tarif Retribusi

BENGKALIS – Mengingat situasi pendapatan daerah mulai menurun dan untuk mempersiapkan pen

Kamis,24 Mei 2018 - 13:55:07 WIB

Plt Gubri Temui Moeldoko Bahas Embarkasi Antara

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim temui Kepala Staf Kepresidenan RI

BERITA LAINNYA
Selasa,21 Mei 2019 - 03:10:22 WIB

Alibaba Cloud, China Telecom, Google Cloud, HUAWEI CLOUD & McAfee – Catch them All In One Place at Cloud Expo Asia, Hong Kong

HONG KONG, CHINA - Media OutReach - 20 May 2019 - With just two days to go until

Selasa,21 Mei 2019 - 03:07:03 WIB

Atradius Reveals Fear of Rising Insolvencies Drives up Demand for Credit Insurance in Asia Pacific

Over 44% of businesses in the region will increase bad debt reserves, given the challenging business

Selasa,21 Mei 2019 - 03:02:59 WIB

Luzheng Futures & Guohai Liangshi Capital Management Selected for Cotton Options Market Making, Powered by Horizon

Zhengzhou Commodity Exchange chooses Luzheng Futures and Guohai Liangshi Capital Management to provi

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI