• Follow Us On : 

KPK Sita Dokumen Tagihan Dana Kampanye dari Ruangan Bupati Malang


Redaksi | Selasa,09 Oktober 2018 - 00:42:40 WIB
Dibaca: 393 kali 
KPK Sita Dokumen Tagihan Dana Kampanye dari Ruangan Bupati Malang ©2018 Merdeka.com

MALANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Malang, Rendra Kresna. Sekitar pukul 20.30 WIB, dua mobil dengan kaca tertutup rapat meninggalkan Kantor Pemkab Malang di Jalan Agus Salim Kota Malang.

Mobil jenis Toyota Innova dan Toyota Hiace itu meninggalkan lokasi setelah melakukan penggeledahan ruang kerja Bupati Rendra.

Dari penggeledahan ini, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dari ruang kerja Bupati Malang, Rendra Kresna. Barang bukti tersebut di antaranya berupa dokumen kepegawaian, tagihan dana kampanye dan pengaduan masyarakat tentang korupsi.

"Ada beberapa barang bukti yang diambil. Saya menandatangani berita acara penggeledahan, berita acara barang bukti, STPBB, itu yang saya tandatangani," kata Rendra Kresna usai penggeledahan ruang kerjanya di Pendopo Pringitan Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Kota Malang, Senin (8/10/2018).

"Itu dokumen, ada dokumen kepegawaian, beberapa surat pengaduan dari masyarakat diambil di ruang kerja bupati," sambungnya.

Rendra mengaku tidak mengetahui barang bukti yang sedang dicari oleh KPK. "Kalau di sini hanya di ruang kerja saya saja. Kalau detailnya silakan tanya ke KPK," katanya.

Barang bukti yang dibawa oleh KPK dijelaskan Rendra, juga berupa dokumen pengaduan berupa tagihan biaya kampanye. Tagihan tersebut disebut sebagai klaim kelompok tertentu yang mengaku telah mengeluarkan biaya kampanyenya.

"Tentang tagihan biaya kampanye waktu periode kedua, sempat ramai, tahun itu ada yang mengatasnamakan kelompok tertentu menagih kepada saya. Saya tidak menjawab dan tidak memberikan, karena saya tidak pernah melakukan kerja sama atau terikatan melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, yang kemudian mengklaim menghabiskan dana sekian itu," jelasnya.

Selain itu juga dokumen pengaduan masyarakat tentang sebuah korupsi. Kata Rendra, surat itu memberi tahu bahwa terjadi korupsi di suatu tempat di Pemerintahan Kabupaten Malang.

"Saya tidak terlalu membacanya, karena itu saya tidak mendalaminya. Karena itu saya taruh saja pengaduan itu di meja saya. Karena itu ada banyak tembusan," katanya.

Rendra sendiri mengaku belum mendapatkan panggilan pemeriksaan dari lembaga antirasuah tersebut. Tetapi diyakini dalam waktu dekat akan diperiksa, setelah rumahnya diperiksa.

"Sampai dengan saat ini belum, tapi kemungkinan pasti akan dipanggil, diperiksa, doakan saja, selamat," tandasnya.

[mdk/mdk]


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Sabtu,31 Maret 2018 - 12:40:03 WIB

Ketua KPK Benarkan Surat yang Beredar Terkait Penetapan 38 Anggota dan Mantan Anggota DPRD Sumut Sebagai Tersangka

MEDAN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan surat yang beredar terkai

Sabtu,16 September 2017 - 21:42:55 WIB

Mantap...! Dalam Tiga Hari KPK OTT Sejumlah Pejabat, Tak Ada Kapoknya

JAKARTA - Ulah pejabat yang suka bermain-main dengan uang rakyat sungguh tak terpuji. Seakan tak ada

Selasa,08 Agustus 2017 - 20:52:56 WIB

Selain PUPR, Kantor Bupati Bengkalis Juga Digeledah KPK

BENGKALIS (Wahanariau) - Selain melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPR Bengkalis, Tim Penyidik

Senin,25 September 2017 - 01:12:04 WIB

KPK Siapkan 200 Bukti Hadapi Praperadilan Novanto

JAKARTA - Hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan untuk melanjutkan gugatan praperadilan yang diajuka

Sabtu,10 Maret 2018 - 21:43:09 WIB

Dakwaan JPU KPK Terhadap Dokter Perekayasa Setya Novanto Sakit Keras, Begini Isinya...

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa dokter RS Medika Permata H

Rabu,20 September 2017 - 16:16:27 WIB

KPK Butuh Waktu Eksekusi Rp 414 Miliar Hasil Korupsi Fuad Amin

JAKARTA - Mantan Bupati Bangkalan 2003-2013 divonis hukuman 13 tahun penjara karena terbukti melakuk

BERITA LAINNYA
Sabtu,23 Februari 2019 - 00:11:18 WIB
Bekerjasama Dengn PT. RCSI

A2K3 Dumai Akan Gelar Pelatihan Ahli K3 Muda BNSP Batch ke-2

DUMAI - Setelah sukses menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Ahli K3 Muda BNSP batch ke 1 pada

Kamis,21 Februari 2019 - 23:36:15 WIB

Qatar Airways Celebrates Doha Jewellery & Watches Exhibition 2019 in Glittering Style with Chinese Designers

This year's exhibition showcases more than 500 spectacular luxury jewellery brands and a range o

Kamis,21 Februari 2019 - 23:30:52 WIB

Rise to Lead: ERA Realty Network Raises The Bar With Ambitious Expansion Plans Through Its Asia Pacific Network

SINGAPORE - February 21, 2019 - ERA Realty Network (ERA) looks set to raise its game as on

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI