• Follow Us On : 

Ketiadaan APBD - P 2018, Edy Haryanto: Jadikan Ini Pengalaman Buruk


Dedek Pratama | Kamis,11 Oktober 2018 - 16:36:55 WIB
Dibaca: 413 kali 
Ketiadaan APBD - P 2018, Edy Haryanto: Jadikan Ini Pengalaman Buruk Edy Haryanto

 

Tembilahan - Ketiadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD - P) tahun 2018 merupakan sebuah kelalaian dari Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD Kabupaten Inhil.

Konsekuensi nyata atas ketiadaan APBD - P, yang pasti adalah terhambatnya proses pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa item kegiatan pembangunan terpaksa ditunda hingga tahun anggaran mendatang.

Menurut Anggota Komisi III (Tiga) DPRD Kabupaten Inhil, Edy Haryanto, ketiadaan APBD - P adalah sebuah kerugian bagi daerah dan akan berdampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Inhil.

Dia menuturkan, apa yang dialami oleh Kabupaten Inhil saat ini merupakan pengalaman yang pertama kali terjadi, setidaknya pada 10 tahun belakangan.

"Jadikan ini pengalaman buruk. Pemerintah Daerah dan DPRD sudah sama - sama mengetahui dimana letak sumber kegagalan ini (Ketiadaan APBD - P, red)," ujar Edy Haryanto di ruang rapat Komisi III (Tiga) DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan, Kamis (11/10/2018) siang.

Sebagaimana diketahui, ketiadaan APBD - P tahun 2018 disebabkan keterlambatan pengajuan usulan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil kepada DPRD Kabupaten Inhil.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018, seharusnya Pemerintah Kabupaten Inhil telah mengajukan usulan APBD - P terhitung 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Artinya, selambat - lambatnya pengajuan usulan APBD - P tahun 2018 dilakukan pada September 2018. Namun, hingga waktu yang ditentukan, Pemerintah Kabupaten Inhil tidak kunjung mengajukan usulan.

Berbagai upaya memperjuangkan APBD - P telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil bersama DPRD, termasuk dengan menyambangi Kementerian Dalam Negeri pada selasa 9 Oktober lalu.

Tetapi, Kementerian Dalam Negeri tetap berpegang teguh pada koridor regulasi yang telah mereka terbitkan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018.

Edy Haryanto mengungkapkan, idealnya usulan APBD - P sudah masuk ke DPRD untuk kemudian dibahas pada bulan Juni. "Setelah dibahas, pengesahan atas usulan tersebut dilakukan paling lambat pada tanggal 30 September," jelasnya menegaskan.

Edy Haryanto mengharapkan, untuk tahun - tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD harus lebih memperhatikan waktu penjadwalan pembahasan APBD - P sehingga hal serupa tidak kembali terjadi.

"Ini pembelajaran sebagai bahan evaluasi kedepan. Ya, kita tidak menginginkan untuk tahun mendatang hal serupa terjadi lagi," tukas Politisi Partai Golkar Inhil ini. (Dex)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Sabtu,23 Februari 2019 - 00:11:18 WIB
Bekerjasama Dengn PT. RCSI

A2K3 Dumai Akan Gelar Pelatihan Ahli K3 Muda BNSP Batch ke-2

DUMAI - Setelah sukses menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Ahli K3 Muda BNSP batch ke 1 pada

Kamis,21 Februari 2019 - 23:36:15 WIB

Qatar Airways Celebrates Doha Jewellery & Watches Exhibition 2019 in Glittering Style with Chinese Designers

This year's exhibition showcases more than 500 spectacular luxury jewellery brands and a range o

Kamis,21 Februari 2019 - 23:30:52 WIB

Rise to Lead: ERA Realty Network Raises The Bar With Ambitious Expansion Plans Through Its Asia Pacific Network

SINGAPORE - February 21, 2019 - ERA Realty Network (ERA) looks set to raise its game as on

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI