• Follow Us On : 

Tatib Baru DPRD Riau Disahkan


Redaksi | Jumat,09 November 2018 - 17:42:49 WIB
Dibaca: 439 kali 
Tatib Baru DPRD Riau Disahkan

PEKANBARU - Walaupun sebelumnya sempat ditunda beberapa kali, akhirnya Tata Tettib (Tatib) DPRD Riau yang baru sesuai PP nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan Tatib terkait tugas dan fungsi anggota dewan, akhirnya Kamis (08/11/2018) disahkan.

Ini melalui rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Peraturan DPRD Provinsu Riau tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau sekaligus  Persetujuan Dewan.

Ada yang menarik dari jalannya rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Riau, Septina Primawati didampingi Wakil Ketua, Kordias Pasaribu dan dihadiri oleh Sekdaprov, Ahmad Hijazi ini. Setelah disampaikan hasil kerja Pansus yang dibacakan oleh salah seorang Anggota, Markarius Anwar terjadi perdebatan yang alot antar anggota dewan.

Ini dalam menempatkan salah satu mitra kerja OPD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) apakah di Komisi II atau IV, karena ke dua Komisi ini 'ngotot' jadi mitra kerjanya, sebelumnya dalam Tatib lama OPD ini bermitra dengan Komisi II. Apa lagi Pansus dalam kajiannya menyerahkan pada rapat Paripurna untuk menempatkan di Komisi yang mana.

Tak ayal terjadi 'hujan' interupsi antar anggota dewan yang minta dimasukkan di Komisi II dan ada yang minta di Komisi IV. Alhasil Pimpinan rapat memutuskan untuk dilakukan voting, dimana suara terbanyak maka di Komisi itulah brrmitranya.

Dari hasil voting ternyata yang inginkan di Komisi II ada 12 suara sementara untuk di Komisi IV ada 17 suara. Akhirnya diputuskanlah bahwa OPD LHK akhirnya bermitra kerja dengan Komisi IV.

Sebagaimana yang sudah diberitakan, ada beberapa perbedaan Tatib baru dan Tatib yang lama setelah dalam evaluasi APBD, pembahasan Badan Anggaran (Banggar) harus dengan kepala daerah, tidak hanya dengan TAPD karena DPRD dan Gubernur mitra sejajar.

Pembahasan produk hukum DPRD lebih dipersingkat dan tidak harus melewati pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, tapi langsung dibentuk Pansus.

Kalau untuk pembuatan Perda, tetap mekanismenya harus melewati pandangan fraksi. Sedangkan masa kerja Ranperda paling lama satu tahun. Kemudian hari kerja anggota dewan akan diatur, tidak hanya pada hari kerja kalender, tapi di hari libur dewan juga bisa melakukan rapat-rapat, Banggar atau Banmus.

(mcr/mcr)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Senin,18 Maret 2019 - 22:02:53 WIB

Global Real Estate Investment Volumes Reach Record High

Global real estate investment volumes reach US$1.75 trillion in 2018 and are forecast to match thi

Senin,18 Maret 2019 - 22:00:20 WIB

Ruckus Introduces ICX 7850 Switch for 100GbE Edge-to-Core Networks

Enables multi-gigabit networks with pay-as-you-grow model suitable for education, government and ent

Senin,18 Maret 2019 - 21:58:06 WIB

Ensign InfoSecurity and IronNet Cybersecurity Establish Partnership to Bring Advanced Cyber Analytical Detection and Collective Defense to Critical Infrastructure Enterprises

Singapore-based joint venture to form a Cyber Analytics Center for Excellence focused on securing re

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI