• Follow Us On : 

KPK Yakin Politik Antimahar Bisa Cegah Korupsi


Redaksi | Kamis,07 Februari 2019 - 03:29:38 WIB
Dibaca: 231 kali 
KPK Yakin Politik Antimahar Bisa Cegah Korupsi Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan partai politik melakukan standar integritas tidak melakukan politik uang dan mahar politik. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi langkah partai politik yang menerapkan antimahar.

"Itu poin yang harus dijaga. Juga kan ada pernyataan beberapa parpol tidak mahar. KPK tentu diharapkan terus diimplentasikan sehingga kita punya harapan lebih proses Pemilu 2019 lebih bagus," kata Febri kepada wartawan, Rabu (6/2/2019).

Febri juga mengakui antimahar dapat mencegah adanya kepala daerah atau anggota dewan terlibat korupsi.

"Kalau masih harus bayar mahar, praktik politik uang masih tinggi itu yang disebut politik biaya tinggi. Kalau politik butuh biaya tinggi misal jadi kepala daerah atau anggota DPR, kami duga menjadi faktor pendorong korupsi ketika menjabat nanti," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan, maraknya kasus korupsi di Indonesia karena biaya politik yang sangat tinggi. Untuk meminimalisir hal itu, NasDem tidak membebani atau memunguti dana bagi para caleg dengan biaya mahar.

"Di NasDem tidak ada mahar politik. Baik di pilkada, pileg maupun pilpres. Tidak ada maharnya," tegas Johnny.

Bahkan, jelasnya, untuk biaya materai saja sudah disiapkan oleh DPP Partai NasDem. Bagi yang mencalonkan DPR RI disiapkan di tingkat DPP. Di tingkat provinsi dipersiapkan oleh DPW NasDem, begitupun sama tingkat kabupaten kota disiapkan oleh DPD NasDem.

Kata Johnny, kebijakan yang diambil NasDem bukan untuk pamer atau ingin dipuja dan dipuji partai lain. Tetapi, NasDem ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan saja. NasDem ingin membuktikan bahwa biaya politik di NasDem itu tidak menjadi dominan.

"Partai NasDem lahir untuk mengoreksi sistem yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Makanya, NasDem ingin mengambil bagian untuk memperbaiki," ujar Johnny.

Tentu, sambung dia lagi, untuk membersihkan politik Indonesia bebas dari korupsi membutuhkan pemimpin yang bersih dan berintegritas juga. Nah, untuk bersih dari korupsi harus bersih dulu figurnya.

"Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali," kata dia.

Menurut informasi yang diperoleh, terang Johhny, biaya politik para caleg maupun kepala daerah itu setengahnya untuk membiayai atau membayar mahar. Ketika NasDem sudah membebaskan maharnya, berarti 100 persen dana yang dimiliki untuk pemenangannya di daerah.

Setidaknya, ketika terpilih menjadi anggota dewan tidak sibuk untuk mencari pengganti 50 persen yang dibayarkan untuk mahar ke partai. "Harapan mencegah agar caleg dan anggota yang terpilih tidak melakukan korupsi," tambah Johnny.

Kebijakan NasDem tidak berhenti pada tahap proses pencalonan caleg saja, pada saat terpilih sebagai anggota dewan juga tidak memotong gaji untuk membiayai partai.

"NasDem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," tegasnya.

[Sumber : Merdeka]


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Sabtu,16 September 2017 - 21:49:59 WIB

Terciduk KPK, PDIP Langsung Pecat Walikota Batu

JAKARTA - PDI Perjuangan langsung memecat Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko dari keanggotanny

Minggu,06 Mei 2018 - 14:37:22 WIB

Di OTT KPK, Demokrat Pecat Anggota DPR Amin Santono

JAKARTA - Partai Demokrat (PD) resmi memecat anggota DPR Amin Santono yang di-OTT KPK. Sekjen P

Kamis,27 April 2017 - 12:22:17 WIB

Desak Buka BAP Miryam, DPR Gulirkan Hak Angket KPK, Begini Aturan Mainnya

JAKARTA - Komisi III DPR menggulirkan hak angket terhadap KPK untuk mendesak membuka BAP Miryam Hary

Senin,25 September 2017 - 01:36:13 WIB

Kena OTT KPK, Hari Ini Golkar Siapkan Pengganti Iwan Rusmali

BANJARMASIN - Teka-teki soal siapa yang akan menduduki kursi Ketua DPRD Kota Banjarmasin menggantika

Senin,07 Januari 2019 - 01:18:47 WIB

KPU Gandeng Ketua KPK Jadi Panelis Debat Capres

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menggandeng Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agu

BERITA LAINNYA
Rabu,20 Februari 2019 - 02:15:54 WIB

D-EDGE Hospitality Solutions: The Marriage of Technology & Marketing

Born from the union of Availpro and Fastbooking, D-EDGE proposes a unique suite of technology soluti

Selasa,19 Februari 2019 - 23:43:40 WIB

Bawaslu Dumai Imbau Caleg Pindahkan APK

DUMAI - Bawaslu Kota Dumai mengimbau kepada seluruh partai politik dan calon legislatif (Caleg) agar

Kamis,07 Februari 2019 - 14:03:48 WIB

Bupati Inhil Resmikan Parit Basirah Jadi Kampung Nelayan

Bupati Inhil Resmikan Parit Basirah Jadi Kampung Nelayan

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI