• Follow Us On : 

DPMPTSP Dumai Sosialisasikan Perda No 1/2018 Tentang Pengelolaan TJSP


Redaksi | Selasa,12 Februari 2019 - 03:01:08 WIB
Dibaca: 931 kali 
DPMPTSP Dumai Sosialisasikan Perda No 1/2018 Tentang Pengelolaan TJSP Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, Hendri Sandra SE

DUMAI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai sosialisasikan peraturan daerah Kota Dumai nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).

Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Hendri Sandra SE mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergitas dan optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

"Pelaksanaan program TJSP ini mencakup setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah, perusahaan tersebut dapat berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang beroperasi di daerah. Namun tidak termasuk perusahaan yang merugi dan usaha kecil/menengah," ucap Hiendri Sandra diruang kerjanya, Senin (11/2/2018).

Hendri memaparkan, ruang lingkup program TJSP diarahkan melalui 6 (Enam) program utama diantaranya pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan sosial, peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

Kemudian, pemberdayaan ekonomi masyarakat dab pengentasan kemiskinan, kegiatan keagamaan pendidikan kepemudaan dan olahraga, tanggap darurat sosial dan bencana alam, pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan.

"Ruang lingkup tersebut berlaku untuk kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari operasional perusahaan." katanya.

Hendri juga mengatakan, pengelolaan TJSP dilaksanakan oleh suatu forum yang diberi nama Forum TJSP yang dibentuk oleh Walikota Dumai dengan masa jabatan selama 4 (Empat) tahun.

"Susanan pengurus, persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Forum TJSP serta pelaksanaan program tanggungjawab perusahaan diatur lebih lanjut oleh peraturan Walikota," katanya.

Perusahaan wajib melaporkan seluruh pelaksanaan TJSP kepada Forum TJSP, dan setiap orang atau kelompok masyarakat yang memperoleh program TJSP diwajibkan menyerahkan laporan program TJSP yang diterima kepada Forum TJSP.

Selain itu, Forum TJSP juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian program TJSP setiap tahunnya kepada Dewan Pengawas.

"Dewan Pengawas tugasnya melakukan pembinaan terhadap kinerja pengurus TJSP dan dapat memanggil pengurus apabila melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.

"Sanksi administrasi tersebut diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." ungkapnya.

Selain dikenakan sanksi administrasi badan usaha atau perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 50jt," tutupnya.***
 
[Sosialisasi]


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Jumat,12 Juli 2019 - 14:42:45 WIB

DPMPTSP Dumai Sosialisasikan Perwako Nomor 19 Tahun 2019 Tentang NPWP

DUMAI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai kini mewajibkan

Kamis,17 Januari 2019 - 19:55:44 WIB

DPMPTSP Dumai Tidak Lagi Melayani Perizinan SIUP dan HO

DUMAI - Upaya mempermudah pemberlakuan regulasi para pelaku usaha lokal, pemerintah kembali memperte

Jumat,25 Mei 2018 - 14:00:02 WIB

Legislator Riau Minta DPMPTSP Riau Segerakan Proses Perizinan

PEKANBARU - Legislator Riau yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby minta pada Di

Selasa,02 April 2019 - 14:39:44 WIB

DPMPTSP Dumai Imbau Pelaku Usaha Laporkan LKPM Setiap Triwulan

DUMAI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai imbau para inves

Senin,14 Januari 2019 - 12:40:16 WIB

DPMPTSP Dumai Permudah Pengurusan Izin Usaha Melalui Sistem OSS

DUMAI - Perizinan berusaha yang lambat, rumit, berbelit-belit, dan tidak standar kini sudah menjadi

Rabu,19 April 2017 - 18:16:49 WIB

Alfedri : Semua Pelayanan Perizinan Akan Dilimpahkan ke DPMPTSP

SIAK - Upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terus ditingka

BERITA LAINNYA
Kamis,07 November 2019 - 15:21:41 WIB

FlexEnable Acquires Merck’s OTFT Materials Portfolio for Flexible Displays

FlexEnable is the first company to offer a complete solution – materials and processes –

Kamis,07 November 2019 - 15:15:18 WIB

Kuehne + Nagel Launches New Airfreight Perishable Hub in New Zealand

One of the world's leading perishable logistics providers further expands its global network

Kamis,07 November 2019 - 15:12:12 WIB

New Economic Impact Study Shows that Singapore SMEs Financed by SME Financing Platform Validus Capital Contributed Over S$400 Million in GDP in 2018

Validus Capital (Validus) is filling a critical financing gap for SMEs across industries to fuel S

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI