• Follow Us On : 

Bantu Pemda Terapkan Zonasi Pendidikan, Kemdikbud Bentuk Satgas


Redaksi | Rabu,03 Juli 2019 - 02:51:58 WIB
Dibaca: 191 kali 
Bantu Pemda Terapkan Zonasi Pendidikan, Kemdikbud Bentuk Satgas

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membentuk tim Satuan Tugas (satgas) Implementasi Zonasi Pendidikan. Satgas ini akan membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan sistem zonasi pendidikan.

Sebagaimana dikutip dari detikcom, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan secara simultan. Ia menjelaskan kebijakan zonasi ini akan langsung berintegrasi untuk pemerataan standar layanan pendidikan di Indonesia.

"Zonasi itu untuk pemerataan pendidikan, PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) itu awalnya. Dengan pemerataan pendidikan yang berkualitas mencakup penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, berbagi sumber daya, integrasi pendidikan formal dan non-formal," kata Muhadjir dalam keterangannya, Selasa (2/7/2019).

Tim Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan terbagi atas delapan klaster. Setiap klaster koordinatornya berasal dari pemangku kepentingan Kemdikbud Pusat.

Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Didik Suhardi menambahkan pembentukan satgas bertujuan untuk membantu Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan zonasi di daerah. Menurutnya, tim ini akan mengikuti zona yang sudah ditetapkan oleh setiap Pemda dalam penentuan wilayah layanan pendidikan. Zona layanan pendidikan akan berdasarkan pembagian yang telah ditentukan di dalam Surat Keterangan (SK) Pemda, yaitu Dinas Pendidikan dan SK Gubernur.

"Kita ikuti zona yang digunakan oleh provinsi, itu yang akan kita pakai, dan itu yang sudah digunakan PPDB, itu yang kita pakai. Kalau tahun depan, zona itu bisa direvisi lagi. Ini yang dipergunakan (zona) adalah yang sudah di SK-kan oleh Dinas Pendidikan dan SK Gubernur, dalam monitoring akan dianalisis sesuai dengan Permen termasuk peran sekolah swasta," tambah Didik.

Untuk diketahui, kebijakan zonasi pendidikan merupakan kebijakan penetapan wilayah layanan pendidikan dengan acuan titik lokasi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Metode ini dengan menggunakan radius terdekat dengan titik pusat zona pada masing-masing jenjang pendidikan yang memenuhi akreditasi A atau B di atas rata-rata nasional. Kemendikbud telah memetakan sebanyak 2.580 zona di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Berikut pembagian klaster tim Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan
Klaster I
Meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Papua Koordinator Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemdikbud

Klaster II
Meliputi Jawa Barat, Kep. Bangka Belitung, Aceh, dan Sulawesi Barat. Koordinator Inspektorat Jenderal Kemdikbud

Klaster III
Meliputi Provinsi Banten, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Koordinator Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud

Klaster IV
Meliputi Provinsi Jawa Tengah, Maluku, dan Kalimantan Timur. Koordinator Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud

Klaster V
Meliputi Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Koordinator Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud,

Klaster VI
Meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Koordinator Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud,

Klaster VII
Meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Bali dan Lampung. Koordinator Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud,

Klaster VIII
Meliputi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. Koordinator Sekretaris Jenderal Kemdikbud

[Source : detikcom]


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Selasa,13 Februari 2018 - 12:14:19 WIB

Indonesia Masuk G20, Jokowi: Jangan Lagi Cari Bantuan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa Indonesia sudah masuk di negara Gro

Selasa,10 Januari 2017 - 16:53:21 WIB

Ditawari Bantuan Anak Buah oleh Mega, Ini Reaksi Jokowi

JAKARTA (WAHANARIAU) -- Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menawari bantuan untuk mengerahkan anak bu

Senin,04 September 2017 - 17:54:31 WIB

Pemerintah Komitmen Bantu Atasi Krisis Kemanusiaan di Myanmar

JAKARTA (Wahanariau) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan terjadinya aksi kekerasan terjadi d

Rabu,11 April 2018 - 12:13:02 WIB

SK 2018 Guru Bantu Jenjang Dikdas Belum Disalurkan, Erwin Kecam Kepala Daerah se Riau

DUMAI - Guru bantu Provinsi se Riau jenjang Dikdas sangat membutuhkan SK tahun 2018, hal itu gu

Kamis,13 Juni 2019 - 04:17:29 WIB

KPK Minta Bantuan Interpol Pulangkan Sjamsul Nursalim Tersangka BLBI dari Singapura

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan interpol untuk memulangkan Sjamsul Nurs

Rabu,13 September 2017 - 13:06:54 WIB

Menlu Berharap Bantuan Untuk Pengungsi Rohingya Keluar Dengan Satu Nama Indonesia

JAKARTA - Selain pemerintah yang sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui 4 (empat) pesawat Her

BERITA LAINNYA
Kamis,18 Juli 2019 - 15:22:28 WIB

Malaysia Leads Asia Pacific in Showing Returns from Digital Transformation Projects

MALAYSIA - 18 July 2019 - A study by Workday, a global leader in enterprise technology for finance a

Kamis,18 Juli 2019 - 15:17:14 WIB

POND'S Launches World's First AI-Powered Skin Diagnostic Chatbot

New Skin Advisor Live (SAL) bot integrates rich clinical research data with diagnosis technology to

Rabu,17 Juli 2019 - 15:12:37 WIB

DHL Partners With Teach For Uganda to Create Greater Employability Among Youth

* This marks the logistics group's first partnership in Africa with the Teach For All network *

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI