• Follow Us On : 

Komisi Dakwah MUI Nilai UAS Tak Bermaksud Mencela Agama Lain


Redaksi | Senin,19 Agustus 2019 - 14:16:59 WIB
Dibaca: 177 kali 
Komisi Dakwah MUI Nilai UAS Tak Bermaksud Mencela Agama Lain Ustaz Abdul Somad (UAS). Foto : Istimewa

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fahmi Salim merespon soal isi ceramah Ustaz Abdul Somad alias UAS tentang Salib dan patung yang videonya kini tersebar di media sosial. Fahmi mengatakan tak sepantasnya masyarakat memperkarakan subtansi ceramah yang dilakukan oleh para tokoh agama, sebab kata dia, UAS tak bermaksud mencela agama lain.

Ia mengatakan segmentasi subtansi ceramah para pemuka agama termasuk UAS pasti ditujukan bagi para penganut agama masing-masing.

"Tidak pada tempatnya memperkarakan tokoh agama yang berceramah agama ditujukan kepada penganut agamanya sendiri apalagi disampaikan di tempat khusus seperti rumah ibadah," kata Fahmi dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Ahad (18/8/2019).

Fahmi meyakni ceramah yang disampaikan UAS bahkan tokoh agama manapun pasti bertujuan untuk memperkuat keimanan para pemeluknya.

Ia mengatakan ceramah UAS itu tak bertujuan untuk mencela agama lain. Sebab, kata dia, Alquran sudah melarang bagi pemeluk Islam untuk mencela sesembahan agama lain.

"Ada ayat yang menyatakan jangan kamu mencela sesembahan orang musyrik yang menyembah selain Allah itu sangat jelas maknanya larangan mencela secara terbuka dan tanpa landasan ilmu pengetahuan, tujuannya semata-mata untuk memperkeruh toleransi umat beragama dan menciptakan situasi chaos dalam masyarakat beragama," kata dia.

Di sisi lain, Fahmi mengatakan polemik ceramah UAS itu menunjukan sejarah selalu berulang. Ia lantas membandingkan kasus ceramah UAS dengan peristiwa yang pernah dialami Ketua MUI pertama, H. Abdul Malik Karim Amrullah atau yang akrab disapa Buya Hamka.

Ia bercerita bahwa Hamka pernah berceramah di Masjid Agung Al Azhar sekitar tahun 1960. Kala itu, Hamka berceramah dengan menyebut Islam di Indonesia sedang dalam bahaya akibat wabah intoleransi dan tudingan anti-Pancasila.

Ceramah itu pun akhirnya sampai ke telinga Presiden Sukarno yang sedang menjabat kala itu. Sukarno pun akhirnya merespons secara tidak langsung dalam pidatonya untuk membantah tudingan Hamka tersebut.

"Bung Karno bereaksi dan menyatakan dalam sambutan peringatan Maulid Nabi Muhammad di istana negara, ada orang yang mengatakan Islam dalam bahaya di republik ini, sebenarnya orang yang berkata itu sendirilah yang sekarang dalam bahaya," cerita Fahmi.

Kata dia, tak lama kemudian pada tahun 1964 Hamka ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan hendak menggulingkan pemerintah, berencana membunuh presiden dan menteri agama, dan kontra-revolusi.

Melihat hal itu, Fahmi mengatakan tak ada alasan untuk mengharamkan ceramah seoran pemuka agama bila sedang membandingkan konsep agama lain saat disampaikan secara internal.

"Tidak dengan tujuan merusak harmoni sosial maka tidak ada alasan logis dan legal untuk mengharamkannya karena itu adalah bagian dakwah," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah media massa mengabarkan pelaporan dari organisasi massa Brigade Meo atas ceramah Ustaz Abdul Somad ke Polda NTT. Pelaporan dilayangkan terkait ceramah UAS yang viral di media sosial dan dianggap meresahkan umat Nasrani.

Meski demikian, Kepolisian Daerah NTT membantah adanya laporan dari Brigade Meo terkait ceramah UAS tentang salib dan patung melalui video yang beredar di media sosial.

[Source : CNN Indonesia]


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Kamis,23 Juni 2016 - 00:24:53 WIB

Aklamasi, Komisi III DPR Setujui Tito Karnavian Menjadi Kapolri

Jakarta - Komisi III DPR memutuskan menyetujui usulan Presiden Joko Widodo agar Komisaris Jenderal T

Minggu,03 September 2017 - 14:44:13 WIB

Komisi III DPR : Kasus Saracen Jangan Ditangani Seperti Bisul

JAKARTA (Wahanariau) - Anggota Komisi III DPR dari F-PKS Nasir Djamil meminta polisi mengusut tuntas

Kamis,20 Juli 2017 - 22:08:54 WIB

Saksi : Seluruh Anggota Komisi VIII DPR Terima Uang Korupsi Alquran

JAKARTA (WR) - Mantan anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar menyebut seluruh anggota Komisi VIII DPR

Selasa,17 April 2018 - 21:57:35 WIB

Komisi V DPRD Riau Minta Disdik Mapping Keberadaan Guru

PEKANBARU - Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson mengakui kalau keberadaan para guru yang ada di sekola

Jumat,22 Juli 2016 - 17:53:26 WIB
HUT Adhyaksa Ke-56

Komisi III DPR Dorong Kejaksaan Intropeksi, Meningkatkan dan Menjaga Kepercayaan Publik

JAKARTA - Kejaksaan memperingati hari Bhakti Adhyaksa ke-56 yang jatuh pada hari ini, Rabu (22/7/201

BERITA LAINNYA
Senin,16 September 2019 - 14:33:46 WIB

Bupati Kampar Berharap Semoga Bencana Kabut Asap Segera Berakhir

KAMPAR - Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dibeberapa titik di Provinsi Riau sudah

Senin,16 September 2019 - 14:24:22 WIB

Laporan RSUD Bengkalis, Terjadi 76 Kasus Akibat Bencana Karhutla

BENGKALIS – Berdasarkan rekapitulasi penyakit harian pada bencana kebakaran dan lahan RSUD Ben

Senin,16 September 2019 - 14:19:45 WIB

Bupati Siak Buka Musda III IKMR

SIAK - Bupati Siak Alfedri, membuka Musyawarah Daerah III Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) wilayah

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI