• Follow Us On : 

DPRD Dumai Sahkan Perda CSR


Redaksi | Selasa,03 September 2019 - 16:57:32 WIB
Dibaca: 365 kali 
DPRD Dumai Sahkan Perda CSR Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Idrus ST

DUMAI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai selama masa menjabat melahirkan 2 perda inisiatif. Salah satunya ialah perda nomor 1 tahun 2018 tentang tanggungjawab perusahaan (CSR).

Perda inisiatif ini merupakan hak mengajukan rancangan peraturan daerah yang dimiliki oleh DPRD untuk mengajukan rancangan perda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Usulan pembuatan peraturan daerah ini atas dasar inisiatif seluruh anggota dewan. Perda ini harus sudah diberlakukan oleh pemerintah guna membantu masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Dumai, Idrus ST mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergitas dan optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

"Pelaksanaan program CSR ini mencakup setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah, perusahaan tersebut dapat berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang beroperasi di daerah. Namun tidak termasuk perusahaan yang merugi dan usaha kecil/menengah," ucap Idrus ST.

Idrus memaparkan, ruang lingkup program CSR diarahkan melalui 6 (Enam) program utama diantaranya pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan sosial, peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

Kemudian, pemberdayaan ekonomi masyarakat dab pengentasan kemiskinan, kegiatan keagamaan pendidikan kepemudaan dan olahraga, tanggap darurat sosial dan bencana alam, pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan.

"Ruang lingkup tersebut berlaku untuk kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari operasional perusahaan." katanya.

Idrus juga mengatakan, pengelolaan CSR dilaksanakan oleh suatu forum yang diberi nama Forum CSR yang dibentuk oleh Walikota Dumai dengan masa jabatan selama 4 (Empat) tahun.

"Susanan pengurus, persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Forum CSR serta pelaksanaan program tanggungjawab perusahaan diatur lebih lanjut oleh peraturan Walikota," katanya.

Perusahaan wajib melaporkan seluruh pelaksanaan CSR kepada Forum CSR, dan setiap orang atau kelompok masyarakat yang memperoleh program CSR diwajibkan menyerahkan laporan program CSR yang diterima kepada Forum CSR.

Selain itu, Forum CSR juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian program CSR setiap tahunnya kepada Dewan Pengawas.

"Dewan Pengawas tugasnya melakukan pembinaan terhadap kinerja pengurus CSR dan dapat memanggil pengurus apabila melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.

"Sanksi administrasi tersebut diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." ungkapnya.

Selain dikenakan sanksi administrasi badan usaha atau perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 50jt," tutupnya.***

(Advertorial/ Parlementaria DRPD Kota Dumai)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Kamis,02 Februari 2017 - 22:06:52 WIB

DPRD Inhil Anggap Masyarakat Miskin Wajib Diakomodasi Sebagai PBI - JKN

TEMBILAHAN (WAHANARIAU) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhi

Selasa,11 November 2014 - 23:46:42 WIB
Kirim Foto Porno Lewat BBM

Anggota DPRD Meranti Dilaporkan Ke Polres

SELATPANJANG (WR) - Darw, salah seorang oknum anggota DPRD kabupaten Kepulauan Meranti dari Partai

Kamis,16 Maret 2017 - 03:50:50 WIB

DPRD Inhil Imbau Pengguna Medsos Jaga Etika Dan Adab, Herwanissitas: Postinganmu, Harimaumu

Tembilahan - Herwanissitas, salah seorang legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu

Selasa,21 November 2017 - 01:05:10 WIB

Tanggapi Pidato Pengantar Bupati, Fraksi-fraksi DPRD Inhil Soroti Sarana Pendidikan yang Tak Memadai

TEMBILAHAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Riau menggelar rapat paripurna ke-10 masa p

Minggu,11 Desember 2016 - 21:09:51 WIB

Masyarakat Desa Sanglar Sambut Baik Agenda Reses Anggota DPRD Inhil

TEMBILAHAN (WAHANARIAU) -- Pemerintah Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir(Inhil

Jumat,12 Agustus 2016 - 13:57:00 WIB

Komisi III DPRD Inhil Sebut PLN Pelangiran Lakukan Pungli Kenaikan Daya

INHIL (WR) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sebut Pem

BERITA LAINNYA
Jumat,08 November 2019 - 15:25:38 WIB

Adam Hugill Highlights the Importance of Social Responsibility at the Interact Law Conference

BELGIUM - 8 November 2019 - This week the Interact Law conference kicked off with the introduct

Kamis,07 November 2019 - 15:21:41 WIB

FlexEnable Acquires Merck’s OTFT Materials Portfolio for Flexible Displays

FlexEnable is the first company to offer a complete solution – materials and processes –

Kamis,07 November 2019 - 15:15:18 WIB

Kuehne + Nagel Launches New Airfreight Perishable Hub in New Zealand

One of the world's leading perishable logistics providers further expands its global network

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI