• Follow Us On : 

Pajak Impor Kertas Perlu Diperbesar Demi Keunggulan Produk Lokal


Redaksi | Selasa,02 September 2014 - 19:43:58 WIB
Dibaca: 599 kali 
Pajak Impor Kertas Perlu Diperbesar Demi Keunggulan Produk Lokal Produk kertas milik PT RAPP yang masih dalam bentuk gulungan (Roll)

JAKARTA – PT Riau Andalan Pulp and Paper menjadi salah satu dari 49 perusahaan yang menerima sertifikat Obyek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI) dan juga termasuk 14 kawasan industri yang diberikan oleh Menteri Perindustrian, MS Hidayat.

Perusahaan ini dinilai strategis dan perlu diberikan pengawasan dan keamanan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya. Namun begitu perusahaan kertas dan bubur kertas (Pulp and Paper) yang beroperasi di provinsi Riau tersebut meminta kepada pemerintah untuk menerapkan pajak impor kertas yang lebih besar sehingga akan ada keunggulan bagi produk lokal.

Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kusnan Rahmin di Jakarta, Selasa (2/9/2014) lalu mengatakan jika selama ini pajak untuk impor kertas dari bea masuk masih sangat rendah sehingga tidak memberikan kesempatan bagi produk lokal untuk lebih unggul. Kondisi tersebut tentunya sangat merugikan bagi industri lokal karena menjadi sulit untuk berkembang, apalagi Indonesia akan menghadapi pasar bebas ASEAN pada tahun 2015.

Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena impor kertas sudah begitu murah bahkan nyaris tanpa bea masuk sehingga membanjiri pasar dalam negeri dan membuat kesempatan industri kertas dalam negeri sulit tumbuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 224/PMK.011/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan bidang impor yang disebutkan bahwa penjualan kertas yang berasal dari impor hanya dikenai bea sebesar 0,1 persen.

Oleh karena itu Kusnan berharap kepada pemerintah untuk dapat merevisi peraturan tersebut dengan mengenakan pajak tinggi untuk impor kertas demi pertumbuhan dan perkembangan industri kertas dalam negeri. Dengan penerapan pajak tersebut akan menguntungkan pemerintah karena akan menambah penerimaan pajak, sekaligus menguntungkan industri kertas dalam negeri untuk bisa bersaing dengan produk impor.

Selain itu pada saat ini produk kertas nasional kesulitan untuk menembus pasar internasional yaitu khususnya negara-negara di wilayah Eropa dengan menerapkan standarisasi yang cukup ketat.

Tidak hanya itu, beberapa negara seperti Tiongkok yang menerapkan bea atau pajak yang begitu besar bagi produk pulp and Paper dari Indonesia. Untuk itu diperlukan keseimbangan agar produk dalam negeri dapat lebih baik da bermanfaat terutama dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

PT Riau Andalan Pulp and Paper terus melakkan pengembangan industri kertas di tanah air dengan tetap konsisten untuk membatasi produk jadi seperti kertas.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha kertas yang tentunya akan mendongkrak perekonomian secara nyata. (Beritadaerah)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : redaksi.wahanariau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Kamis,07 September 2017 - 10:57:23 WIB

Soal Tere Liye, Sri Mulyani Janji Perbaiki Aturan Pajak Penulis

JAKARTA (Wahanariau) -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan siap membenahi pelayanan t

Minggu,18 September 2016 - 20:54:44 WIB

Google Kembalikan Surat dan Menolak Diperiksa, Ditjen Pajak Meradang

JAKARTA (WR) - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bereaksi keras setelah perusahaan multinasio

Senin,27 Maret 2017 - 10:35:09 WIB

Jelang Akhir Pelaporan SPT, Ditjen Pajak Harus Lakukan Ini

JAKARTA (WAHANARIAU) -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, jumlah Wajib Pajak

Kamis,07 September 2017 - 09:48:08 WIB

Begini Hitung-hitungan Pajak yang Dikeluhkan Tere Liye

JAKARTA (Wahanariau) -- Penulis buku Tere Liye memutus kontrak penerbitan bukunya dengan Gramedia Pu

Senin,14 November 2016 - 17:49:37 WIB

Hotel Comfort Dumai Diduga Gelapkan Setoran Pajak

DUMAI, Wahanariau -- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen yang dibebankan pada setiap tra

Kamis,03 Desember 2015 - 11:39:49 WIB

Bank Riau Kepri Gelar Sosialisasi MPN G2, Dahniar : Perlu Diterapkan Bagi Wajib Pajak Daerah

BAGAN SIAPIAPI - Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi menggelar sosialisasi penatausahaan penerima

BERITA LAINNYA
Jumat,22 September 2017 - 11:04:42 WIB

Fraksi Golkar Pertanyakan Pernyataan Fraksi PKB Soal Pemkab Inhil Tidak Serius Selamatkan Kebun Kelapa

INHIL - Ketua Pansus Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragir

Rabu,20 September 2017 - 11:01:01 WIB

H Mariyanto Pimpin Paripurna Pengesahan Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018

INHIL - Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Nomor 5 Tahun 201

Selasa,19 September 2017 - 10:59:02 WIB

Bikin Bingung, LPJ APBD 2016 Pemkab Inhil Dipertanyakan

INHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), khususnya Fraksi Partai Keban


BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI