Habibie Minta Jokowi Tak Alergi Teruskan Program Pemimpin Lama

Habibie Minta Jokowi Tak Alergi Teruskan Program Pemimpin Lama
BJ. Habibie

JAKARTA - Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie berharap tidak ada ego dari pemerintahan baru untuk menolak warisan program dari pemimpin sebelumnya.

Pasalnya, banyak program strategis perindustrian terwujud dalam rentang lebih dari 25 tahun. Artinya, sangat mungkin program yang belum selesai di era Susilo Bambang Yudhoyono, harus dilanjutkan Presiden Terpilih Joko Widodo. Akan disayangkan, kalau program bagus mandeg cuma karena bukan bagian dari fokus pemerintahan yang berkuasa.

"Dari generasi ke generasi pemimpin jangan pikirkan jejaknya saja, dia harus teruskan program pimpinan sebelumnya," kata Habibie dalam Seminar "Refleksi Tiga Tahun MP3EI" di Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Contoh program yang hampir pasti diwariskan, menurut Habibie, adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dari eksplorasi sampai tahap eksploitasi, waktu yang dibutuhkan bisa seperempat abad atau 25 tahun.

"Jangan sampai muncul pandangan, ah itu kan program orde lama, orde baru, partai itu, yang penting apakah itu menguntungkan rakyat atau tidak," kata pakar penerbangan internasional ini.

Di samping sikap politik itu, anggaran pemerintah juga wajib digelontorkan lebih besar pada pusat penelitian dan pengembangan IPTEK. Habibie melihat tak bisa lagi Indonesia mengandalkan sumber daya alam tanpa diolah. Hilirisasi wajib dilakukan pada seluruh sektor.

"Pusat penelitian dan pengembangan harus dikembangkan dan dihubungkan pusat daerah. Baik oleh pemerintah dan swasta," tandasnya.

Di samping itu, Habibie yang menolak subsidi BBM menyarankan anggaran dialihkan untuk energi alternatif. Dia melihat bahan yang banyak di Tanah Air, seperti kopra, sawit, atau singkong, bisa menjadi sumber energi madya. Strategi itu lebih tepat buat menunjang hilirisasi nasional.

"Dari kopra misalnya, bisa untuk rekayasa, untuk bahan bakar motor-motor kecil. Juga di tanah gersang, bisa dia tanam singkong untuk bahan bakar nabati. Intinya ini yang bisa disubsidi, bukan BBM," tandasnya. (merdeka.com)

Berita Lainnya

Index