Bupati Kepulauan Meranti, H Irwan

Bupati Meranti Larang Kepala Dinas Terima Tenaga Honorer

Loading...

SELATPANJANG (WAHANARIAU) - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Irwan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak lagi mengakomodir penerimaan pegawai honorer.

Hal itu dikarenakan jumlah pegawai honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti telah melampaui kemampuan keuangan pemerintah daerah. Apalagi di tengah kondisi APBD yang jauh menurun di tahun 2017 saat ini.

"Saya minta Kepala SKPD untuk melakukan verifikasi pegawai honor, jangan lagi buat kebijakan menerima pegawai honor sendiri,"ujarnya tegas, Jumat (13/1/2017) di kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Menrutunya, jumlah tenaga honorer di Pemkab Meranti sudah mencapai angka 4 ribuan lebih dan jumlah itu dinilai sudah terlalu banyak. 

Loading...

"Padahal idealnya, jumlah yang kita butuhkan hanya seribu orang saja,"bebernya.

Membludaknya jumlah pegawai honorer dari laporan yang diterimanya, disebabkan banyaknya pejabat di lingkungan dinas yang menerima pegawai honor secara sepihak dengan cara membuat kebijakan sendiri.

"Bahkan yang lebih gawat lagi ada pegawai honor yang bisa menerima pegawai honor,"ucapnya sedikit tersenyum.

Jika hal itu terus belanjut maka akan berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang semestinya diperuntukkan untuk pembangunan, habis terkuras untuk membayar gaji pegawai honorer.

"Saya juga minta Kepala SKPD untuk mengawasi dan mewanti-wanti bawahan yang ikut-ikutan menerima pegawai honorer, kita ingin anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan benar-benar maksimal pemanfaatannya,"tambahnya lagi.

Irwan mengakui, untuk membayarkan gaji honorer di lingkungannya saja, pemda harus menggelontorkan dana Rp75 miliar per tahun.

"Kita ingin jangan sampai anggaran pembangunan yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit hanya habis untuk membayar pegawai honor,"imbuhnya bergumam.

Menurutnya, dari awal Kabupaten Kepulauan Meranti terbentuk, dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran serta melengkapi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemkab Meranti, ia sengaja mengambil kebijakan untuk merekrut sebanyak-banyaknya pegawai honor. 

Namun seiring perjalanan waktu akibat ulah oknum pejabat yang melakukan proses rekruitmen secara sepihak dan tak jelas, jumlah honorer semakin bertambah dan hampir tak terkendali.

"Untuk itu kita meminta kepada kepala OPD harus mengevaluasi dan mendata kembali pegawai honornya tujuannga mengantisipasi masalah honorer tak jelas itu,"ucap Meranti Satu ini.

"Jika proses rekruitmen dan formalitas pengangkatannya tak jelas harus dievaluasi hal ini menyangkut kemampuan keuangan daerah,"ucapnya.

Langkah itu menurutnya harus diambil agar tidak terjadi goncangan pada anggaran keuangan daerah.

"Namun kita tidak akan mengambil kebijakan seperti daerah kabupaten dan kota di Riau lainnya yang akan merumahkan tenaga honorernya secara massal,"tutupnya.(halloriau)

Loading...

Follow Dan Ikuti Kami






WahanaRiau.com
di Google+
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
Loading...
Loading...