Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman

Ogah Disebut Pemerintahan yang Boros, Gubri Panggil Kepala OPD

PEKANBARU (WAHANARIAU) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tak mau disebut pemerintahan yang dipimpinnya boros dalam menggunakan anggaran. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sudah dipanggil lalu diingatkan agar menggunakan anggaran seefisiensi mungkin. 

Paparan Gubernur tersebut sekaligus menjawab tudingan (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyebutkan ada 13 jenis kegiatan di APBD Riau tahun 2017 yang terindikasi pemborosan dengan nilai mencapai Rp1,03 triliun. 

"Soal efesiensi, tadi juga saya sampaikan jangan mau kita dicap melakukan pemborosan. Kitakan 2016 sudah melakukan penghematan sudah banyak. Karena kita sekarang OPD baru, saya sudah panggil bagaimana efesiensi bisa kembali dilakukan tahun ini," kata Andi Rachman (sapaan akrab Gubri), Jumat (20/1/17). 

Sejumlah OPD yang sudah dipanggil dan diingatkan terkait efisiensi tersebut diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) termasuk Dinas Perkebunan. 

Tiga OPD ini papar Andi, harus bersinergi agar penanggulangan kebakaran bisa ditangani tepat sasaran. Sehingga tak terjadi pemborosan dalam melaksanakan kegiatan yang selama ini mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan Badan Perijinan dan Promosi Daerah, para asisten serta Biro Hukum juga sudah diberi arahan terkait efesiensi terebut. Hal ini juga selaras dengan himbauan Presiden Joko Widodo agar efesiensi dilaksanakan seoptimal mungkin. 

Andi lantas mencontohkan penghematan anggaran yang sudah dilakukan Biro Pembangunan tahun lalu sebesar ‎13,5 persen atau Rp300 miliar. Begitu juga perjalanan dinas 2016 juga banyak dilakukan penghematan diharapkan bisa kembali dilakukan tahun ini. 

"Ya kita terima kasihlah apa yang disampaikan FITRA itu untuk mengingatkan kita," ujar Andi lagi. Sementara FITRA sendiri menilai ada 13 jenis kegiatan di APBD Riau tahun 2017 yang dinilai terindikasi pemborosan dengan nilai mencapai Rp1,03 triliun. Bahkan kegiatan yang dianggarakan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Dari 13 kegiatan yang dimaksud Fitra Riau tersebut tersebut adalah perjalanan dinas Rp514,4 miliar, makan dan minum Rp174 miliar, listrik Rp55,1 Miliar, belanja cetak Rp53,6 miliar. tas kegiatan, Logistik RT, plakat/figura, dekorasi, dokumentasi, publikasi senilai Rp51 miliar,premi asuransi Rp47,7 miliar, pakaian dinas Rp35,9 miliar, honorarium pegawai negeri sipil (pelaksana kegiatan) Rp39,4 miliar, perawatan kendaraan Rp27,2 miliar, publikasi Rp22,1 miliar, sewa tenda dan pengeras suara Rp8,2 miliar, penghias rumah tangga Rp4,1 miliar, dan pengharum ruangan Rp2,2 miliar.(riauterkini) 

 

Follow Dan Ikuti Kami






WahanaRiau.com
di Google+
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan kirim email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan

Berita Lainnya