Kepala Bappeda Kota Dumai, H Marjoko Santoso
Hasil Verifikasi APBD 2017 Pemprov Riau

Pemko Dumai Bingung Antara Bayar Utang atau Rasionalisasi

Loading...

DUMAI (WAHANARIAU) - Hasil verifikasi yang sudah diterima Pemerintah Kota (Pemko) Dumai sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau, ternyata membuat galau atau sakit kepala. Kegalauan Pemko Dumai menggunakan anggaran 2017 antara bayar utang kepada pihak ketiga pada 2016 dan rasionalisasi anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar 15 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dumai Marjoko Santoso kepada media mengatakan, rasionalisasi sebesar 15 persen sudah sesuai dengan instruksi Wali Kota Dumai Zulkifli AS. Dimana seluruh OPD yang ada harus mengencangkan ikat pinggang. "Karena masih ada pendapatan daerah 2016 yang tidak penuh dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu kita pun harus membayar beban hutang pada APBD 2016 di 2017, untuk itu diinstruksikan oleh pemimpin daerah untuk merasionalisasi anggaran sebesar 15 persen," ungkapnya.

Ia mengatakan permasalahan tersebut diperhintungkan nantinya. Sebenarnya tanpa ada verifikasi ini pun, rasionalisasi 15 persen tersebut tetap dilaksanakan di masing-masing OPD. "Kita tetap memperhitungkan APBD 2017 setelah hasil verifikasi yang sudah keluar ini. Dari hasil verifikasi itu pun belum tentu juga bisa menutupi hutang kepada pihak ketiga pada 2016. Namun semuanya itu akan ada kepastiannya setelah pembahasan bersama," ulasnya.

Ia menegaskan untuk kegiatan seremonial dikurangi pada 2017. Hal itu dikarenakan Pemko Dumai harus berhemat mengingat, banyak yang harus ditutupi dari 2016 pada 2017.

Loading...

"Kita imbau agar masing-masing OPD, seperti rapat untuk dilakukan di kantor masing-masing saja. Mengingat rasionalisasi anggaran 2017," jelasnya.

Wali Kota Dumai Zulkifli AS juga mengatakan kepada GoRiau.com, meskipun ada rasionalisasi anggaran, kinerja ASN (aparatur sipil negara) tahun ini harus maksimal dan optimal, serta memberikan pelayanan terbaik. Kepala OPD yang baru pun harus bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau.

"Hutang 2016 yang harus dibayarkan Pemko Dumai di 2017, karena kurangnya bantuan pusat serta provinsi. Sehingga berpengaruh pada keuangan daerah,"tutupnya.(goriau)

 

Loading...

Follow Dan Ikuti Kami






WahanaRiau.com
di Google+
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
Loading...
Loading...