Peserta Sosialisasi Pertanyakan Larangan Pemdes Ketua BPK Dilarang Rangkap Ketua Panwas

Loading...
 

BAGANSIAPIAPI - Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) setdakab Rokan Hilir tidak bisa memberikan penjelasan mengenai landasan hukum yang melarang rangkap jabatan bagi ketua pengawas Pemilihan Datuk Penghulu (Pildalu).

Hal ini terungkap saat digelarnya sosialisasi persiapan Pildalu serentak di Rohil yang terlaksana di Bagansiapiapi, Kamis (22/1/2016) malam.

Acara ditaja Pemdes setdakab Rohil, yang dihadiri Badan Permusyaratan Kepenghuluan (BPK), panitia Pildalu dan panwas Pildalu. Seperti diketahui terdapat enam puluh lebih kepenghuluan se-Rohil yang akan gelar Pildalu dalam beberapa bulan mendatang.

Sejauh ini beberapa kepenghuluan telah membentuk panitia dan pengawas pemilihan namun ada juga yang belum membentuk karena alasan masih lama.

Loading...

Moderator, sekaligus sekretaris panitia Pildalu tingkat kabupaten, Dino menyatakan bahwa seseorang yang telah menjadi ketua BPK di tingkat kepenghuluan tak diperkenankan menjadi ketua panwas kepenghuluan dengan alasan rangkat jabatan.

Ketika ia menyampaikan hal tersebut, tiba-tiba seorang peserta yang juga ketua panwas Pildalu Bagan Batu, Indra mengajukan pertanyaan tentang dasar tidak bolehnya rangkap jabatan dalam posisi dimaksud.

Mendapat pertanyaan tersebut, Dino dengan nada tinggi hanya mengatakan, setiap ketua BPK yang ingin jadi panwas harus mengundurkan diri.

"Bagi ketua BPK yang ingin menjadi ketua panwas kepenghuluan harus mengundurkan diri sebagai BPK," katanya tegas.

Dino tak bisa menyebutkan dimana butir-butir yang mengatur ketentuan seperti yang dipertanyakan oleh peserta tersebut.

Pokoknya, lanjut Dino, ketua BPK tidak bisa menjadi ketua Panwas. Bahkan ia mengancam, jika peserta bersikeras maka pihaknya (Pemdes) juga akan bersikeras menyangkut menyangkut aturan tersebut. Sejauh ini Pemdes telah membuat sejumlah aturan terkait dengan Pildalu, diantaranya menyangkut pembentukan panitia, persyaratan calon datuk penghulu yang akan maju, termasuk sumber anggaran pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kepenghuluan tersebut.

Kabag pemdes Setdakab Rohil, Jasrianto mengatakan untuk anggaran ditanggung pemkab namun honorarium dan biaya lain diambil dari ADD masing-masing kepenghuluan.

"Honor kan ada ADD yang juga salah atunya untuk pembiyaan honor dalam pildalu yang kita laksanakan tahun ini.'' pungkasnya***(adv/said)

Loading...

Follow Dan Ikuti Kami






WahanaRiau.com
di Google+
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
Loading...
Loading...