Ketua DPRD Dumai Atau Makelar Proyek ?

Loading...

DUMAI - Dana aspirasi, Dana Pembangunan Daerah Pemilihan atau apalah namanya bagi ketua DPRD Dumai, akhirnya terkesan menjadikan Ketua DPRD Dumai ikut bermain proyek atau sebagai makelar proyek dengan merekomendasikan kontraktor tertentu kepada dinas terkait dimana dana aspirasi tersebut dititipkan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi atau Suap yang merupakan bagian dari persekongkolan.

Dana Aspirasi juga dilarang. Pelarangan ini diatur dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Tatib DPRD dan PP no 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.

Menurut Syafrizal, salah seorang pengamat hukum dan ketatanegaraan mengatakan didalam keempat peraturan tersebut tidak ada diatur mengenai dana aspirasi bagi anggota DPRD, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2004 jelas mengatur keuangan anggota DPRD, dan di dalam PP Nomor 16 tahun 2010 juga jelas diatur mengenai hak, kewajiban dan kode etik DPRD, Pasal 98 ayat (3) anggota DPRD dilarang melakukan KKN serta dilarang menerima gratifikasi, dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana ditegaskan dalam pasal 99 ayat (2).

Isu Permintaan ketua DPRD meminta paket proyek di sejumlah dinas  yang diperuntukkan sebagai dana aspirasi adalah benar-benar memalukan dan melanggar hukum. Jika alasannya dana apirasi maka lebih fatal lagi akibatnya. Dan aspek gratifikasi terjadi, sebab, ketua DPRD juga disinyalir menikmati "FEE" dari Keuntungan proyek tersebut. Fatalnya lagi, bahkan ketua DPRD Dumai, Gusri Efendi diduga menawarkan proyek tersebut ke pihak ketiga.

Loading...

Jika kasus ini “dibedah”, maka, tentu ada dua pihak yang harus menanggung yakni Legislatif dan eksekutif. Keduanya bisa diperiksa oleh penegak hukum untuk dibawa ke meja hijau dengan persekongkolan untuk mengkorupsi uang Negara.

Dijadikannya dana aspirasi menjadi paket proyek  maka, diduga Ketua DPRD dan oknum anggota dewan menerima sukses fee dari yang mengerjakan proyek tersebut. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya melarang pejabat negara menerima sesuatu hadiah. Tetapi larangan ini tak ditegakkan, karena itu sudah menjadi budaya.

Pada sisi lain Victor B Laiskodat, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR-RI dalam penolakannya tentang dana aspirasi pernah menyebutkan berdasarkan  UU 17/2003, kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada Presiden dan dikuasakan pada Menteri, diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, bukan pada DPR. UU tersebut juga telah mengubah paradigma budgeting dari sistem lama yang berdasarkan input menjadi sistem baru yang berdasarkan kinerja periode sebelumnya. Dana Aspirasi  malah akan mengembalikan paradigma lama yang sebetulnya mengakibatkan banyak masalah dalam praktiknya yang selalu melahirkan korupsi dan gratifikasi (prc)

Loading...

Follow Dan Ikuti Kami






WahanaRiau.com
di Google+
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
Loading...
Loading...